Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title
Now showing items 23990-24009 of 61700
-
Kebijakan Dividen di Indonesia
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2021-01-17)Kebijakan dividen merupakan keputusan yang diambil oleh perusahaan yang akan dibagikan keuntungan bersih kepada pemegang saham dalam bentuk saldo laba guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Apabila ... -
Kebijakan Dividen Perusahaan Berbasis Syariah di Indonesia
(MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis kebijakan dividen pada perusahaan berbasis syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan berbasis syariah ... -
KEBIJAKAN EKONOMI JEPANG DI BLITAR TAHUN 1942 – 1945
(2016-08-16)Skripsi ini membahas tentang kebijakan ekonomi Jepang di Blitar tahun 1942- 1945. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kondisi Blitar sebelum masa pendudukan, bagaimana kebijakan Jepang dalam bidang pertanian ... -
KEBIJAKAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA
(2013-12-02)Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan Dalam proses pelaksanaannya, mulai dari ... -
KEBIJAKAN FORMULASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(2018-06-22)Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kompleksitas suatu tindak pidana, sehingga diperlukan adanya perlakuan khusus dalam upaya pengungkapan tindak pidana salah satunya dengan menjadikan ... -
Kebijakan Formulasi Euthanasia terhadap Pasien dalam Kondisi Koma Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
(Fakultas Hukum, 2023-01-09)Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang melarang tindakan euthanasia baik secara aktif maupun pasif. Larangan tersebut diberlakukan tanpa terkecuali, berdasarkan ketentuan Pasal 344 KUHP dengan ancaman hukuman ... -
KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PENUNTUTAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) POLICY FORMULATION PROSECUTION PROVISIONS IN THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRIMINAL CODE)
(2013-12-24)Kebijakan formulasi ketentuan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebijakan dasar pembentuk UndangUndang (DPR) bersama pemerintah dalam bidang penuntutan yang akan, sedang dan ... -
KEBIJAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN KORBAN PENGANIAYAAN
(2015-12-02)Kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan belum memadai. Kedudukan korban masih lemah disamping itu hukum pidana positif masih berorentasi pada pelaku ... -
Kebijakan Hukum Pembebasan Tugas Sekretaris Daerah oleh Gubernur (Studi Kasus terhadap Pembebasan Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso oleh Gubernur Jawa Timur)
(Fakultas Hukum, 2021-09-16)Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum mengenai Pemerintahan Daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyangkut nasionalisme dan pembangunan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE
(2015-11-17)Fenomena judi online sebenarnya merupakan tindak pidana biasa yang sudah diatur dalam KUHP, hanya saja dilakukan di ruang internet sehingga kebijakan hukum pidana dalam formulasinya bisa dikonversikan pada KUHP dengan cara ... -
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pekerja Dibawah Umur
(EDO FERNANDO, 2019-04-16)Anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Pada dasarnya, anak tergolong dalam kelompok rentan sehingga perlindungan terhadap anak dibutuhkan dalam masa ... -
“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pekerja Dibawah Umur” Criminal Law Policy on Child Protection from Child Exploitation
(2019-08-13)Anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Pada dasarnya, anak tergolong dalam kelompok rentan sehingga perlindungan terhadap anak dibutuhkan dalam masa ... -
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Perempuan Korban Penganiayaan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2004-06-30)Penelitian Ini Menjelaskan Tantang Apakah Hukum Pidana Positif Telah Mengatur Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Perempuan Korban Penganiayaan -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2013-12-05)Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru untuk senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat, termasuk ketentuan mengenai remisi. Korupsi yang dianggap sebagai extra ordinary ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBAWA ATAU MENTRANSFER UANG HASIL PERJUDIAN KE INDONESIA
(2013-12-03)Di Indonesia, segala jenis maupun bentuk perjudian dilarang oleh perundang-undangan. Perjudian juga merupakan salah satu dari tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Akan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBAWA ATAU MENTRANSFER UANG HASIL PERJUDIAN KE INDONESIA
(2013-09-20)Permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini ada 2, yang pertama apakah seseorang atau pelaku yang membawa atau mentransfer uang hasil perjudian ke Indonesia dari negara lain yang melegalkan perjudian merupakan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN SPAM MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)
(2014-04-15)Kesimpulan dari analisis atas permasalahan yang dibahas adalah kesatu, perbuatan penyebaran spam melalui SMS tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Walaupun di dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan ... -
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Anak Dari Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
(2018-11-19)Anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Pada dasarnya, anak tergolong dalam kelompok rentan sehingga perlindungan terhadap anak dibutuhkan dalam ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ERUSAKAN SITUS PEMERINTAH OLEH CRAKER BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(2014-01-22)Cyber crime merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang lahir karena adanya perkembangan teknologi. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang tergolong seriuos crime karena korban tindak pidana jenis ini bisa ...