Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title
Now showing items 25490-25509 of 62026
-
KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 606 K/PDT.SUS/2011)
(2013-12-05)Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Adanya ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
(2014-01-23)Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya suatu ambiguitas, apabila dicermati secara seksama adanya Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan impeachment masih terdapat beberapa ambiguitas atau kekaburan ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
(2013-12-10)Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya suatu ambiguitas, apabila dicermati secara seksama adanya Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan impeachment masih terdapat beberapa ambiguitas atau kekaburan ... -
KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DALAM MENGAWASI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
(2015-02-23)Lembaga peradilan merupakan instrument terpenting dalam sistem sistem ketatanegaraan sebuah negara. Indonesia yang secara tegas disebutkan dalam konstitusi sebagai negara hukum, maka patutlah adanya sebuah lembaga ... -
Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)
(2019-10-10)Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melatih diri penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh, serta memenuhi dan melengkapi tugas ... -
Kewenangan Negara melakukan Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Bentuk Publikasi Tertulis
(FAKULTAS HUKUM, 2019)Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini bisa dilihat dalam peristiwa sejarah bangsa. Sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah tentang penjajahan dan perlawanan. Meskipun ... -
Kewenangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mengurus Surat – Surat Tanah
(2018-11-22)Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik yang kewenangannya diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini. Selain itu Notaris dan PPAT merupakan profesi ... -
KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II DALAM MEMBUAT AKTA RISALAH LELANG
(2013-12-13)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta Otentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Lelang Kelas II pada dasarnya sangat dimungkinkan, mengingat Notaris sebagai Pejabat Lelang merupakan ... -
KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MEMBUAT AKTA KOPERASI
(2016-01-26)Istilah akta sudah tidak asing lagi bagi tiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suatu tulisan dapat dimasukkan dalam kategori akta jika tulisan tersebut sengaja dibuat dan ditandatangani. Untuk mempermudah ... -
KEWENANGAN OT ORITAS JASA KE UANGAN DALAM SISTEM PEN GAWASAN PERBAN KAN DI INDONESIA
(2014-01-24)RINGKASAN Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan tugas pengawasan bank ya ng beralih da ... -
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA
(2013-12-13)Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan tugas pengawasan bank yang beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa ... -
Kewenangan Otoritas Jasa Keungan dalam Transformasi Badan Kredit Desa menjadi Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Jember
(FAKULTAS HUKUM, 2019-12-19)Penulisan skripsi ini berjudul kewenangan otoritas jasa keuangan dalam transformasi badan kredit desa menjadi lembaga keuangan mikro di Kabupaten Jember ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perlunya penguatan ... -
KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I TERHADAP JUAL BELI LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET
(2013-12-05)Lembaga yang bertugas mengurus piutang Negara disebut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Untuk mengefektifkan pelaksanaan ... -
Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik
(Fakultas Ilmu Hukum, 2023-06-27)Keberadaan PPAT dalam Hak Tanggungan adalah selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan ... -
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH DALAM PROYEK PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(2018-07-04)Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah mengambil sebuah langkah untuk memanfaatkan ruang bawah tanah sebagai pembangunan sistem transportasi umum masal yang dikenal sebagai Mass Rapid Transit (yang ... -
Kewenangan Pemegang Saham Mengajukan Audit Terhadap Perseroan Atas Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Direksi
(2019-04-26)Kewenangan pemegang saham mengajukan audit terhadap perseroan atas dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ... -
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Antar Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(2017-11-28)Kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut ... -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2017-10-30)Peraturan Daerah merupakan instrument peraturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam melakukan segala urusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dalam hal ini peraturan tersebut menjadi aturan yang ... -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN TANAH DI KABUPATEN JEMBER DI ERA OTONOMI DAERAH
(2016-01-06)Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diaplikasikan oleh rumusan masalah dalam skripsi ini. -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERKAITAN DENGAN BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(2014-01-23)Kesimpulan dalam skripsi ini adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam membentuk peraturan daerah kabupaten meliputi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah ...