PROSEDUR AKUNTANSI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 OLEH BADAN PADA KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN (KP4) PROBOLINGGO

Abstract

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis setelah melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang mengambil judul tentang Prosedur Akuntansi Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh Badan Pada Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan Probolinggo serta berdasarkan uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembagalembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 2. Pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan tarif yang telah ditentukan dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak untuk mendapatkan nominal PPh Pasal 22 terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 3. SPT Masa PPh Pasal 22 terutang, SSP masa, keduanya merupakan satu rangkaian yang harus dilaporkan dan diisi dengan sebenar-benarnya untuk mengindari kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 4. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perapajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 5. Penyuluhan atau sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat sangat penting guna menumbuhkan budaya sadar pajak dan tidak menimbulkan paradigma yang salah tentang kegunaan pajak.