PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN KOMODITI UNGGULAN DI KABUPATEN SITUBONDO

Abstract

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah harus memperhatikan faktor sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Supaya pembangunan ekonomi daerah berjalan cepat dan efektif ialah dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah. Peran pemerintah daerah disini tercermin dalam pendayagunaan kemampuan mengelola sektor publik, terutama dalam mengembangkan kegiatankegiatan ekonomi yang tidak hanya mampu menciptakan nilai tambah yang besar tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, seperti kegiatan pengembangan komoditi unggulan. Berdasarkan kondisi tersebut dalam rangka pengembangan komoditi unggulan di Kabupaten Situbondo perlu dibuat suatu perencanaan yang komprehensif, terarah dengan memperhatikan pada potensi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan proses perencanaan pembangunan ekonomi dalam rangka mengembangkan komoditi unggulan dan pengembangan komoditi unggulan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan, dokumen-dokumen, serta tempat dan peristiwa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi dalam rangka mengembangkan komoditi unggulan di Kabupaten Situbondo didasarkan pada perpaduan antara sistem top-down dan bottom-up. Perencanaan pembangunan ekonomi dalam rangka mengembangkan komoditi unggulan dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten melalui forum koordinasi Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Pelaksanaan sistem bottom-up masih belum efektif, karena sebagian besar usulan dari masyarakat khususnya pengusaha yang tanpa melalui forum koordinasi musrenbang. Pada perencanaan pembangunan ekonomi dalam rangka mengembangkan komoditi unggulan di Kabupaten Situbondo ditemukan beberapa permasalahan diantaranya : 1). Kurangnya data dan informasi mengenai kondisi dan potensi komoditi unggulan dari kecamatan, 2). Tingkat sumber daya yang ada dilevel bawah atau masyarakat masih terbatas, 3). Belum adanya tenaga fungsional perencana di Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata, 4). Keterbatasan dana baik dalam proses penyusunan perencanaan maupun dalam membiayai kegiatan yang telah direncanakan. 5). Faktor politis, para anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang lebih mengutamakan kepentingan konstituennya daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan adanya pendapat yang hanya memprioritaskan program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PAD, tidak mempertimbangkan indikator lain. Sedangkan faktor pendukungnya adalah : 1). Kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan program pengembangan komoditi unggulan dalam salah satu program prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo, 2). Potensi yang dimiliki komoditi unggulan yang besar. Pengembangan komoditi unggulan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dititikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas komoditi tersebut. Pengembangan komoditi Buah Mangga, yang dilakukan adalah 1). Pengembangan areal tanam melalui penetapan daerah sentra buah mangga, memfasilitasi investor dengan memberikan kemudahan kepada investor yang akan membuka usaha agribisnis, menetapkan varietas unggulan yang akan dikembangkan dan melakukan pembinaan terhadap penangkar bibit mangga, 2). Perbaikan mutu buah dengan kegiatan penerapan teknologi budidaya mangga dengan baik, pengendalian OPT lalat buah secara intensif dan menyeluruh dan penanganan pengolahan hasil buah mangga. Sedangkan pengembangan komoditi Kerajinan Kerang, yang dilakukan adalah 1). Peningkatan kemampuan teknologi industri, 2). Pembinaan dan pengembangan industri kecil, 3). Peningkatan pemasaran melalui pameran dan promosi agar tercapai pasar yang lebih luas, baik pasar lokal, nasional maupun pasar ekspor, 4) Memfasilitasi permodalan dalam rangka mempermudah pemenuhan modal usaha.