Prosedur Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Abstract

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mempelajari bagaimana Prosedur Penagihan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain. Pajak Restoran sebagai salah satu potensi penerimaan dalam pajak daerah. Jumlah realisasi yang meningkat tidak memungkiri adanya potensi piutang yang tidak tertagih yang timbul dari Wajib Pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Derah dan menimbulkan proses penagihan. Prosedur penagihan dibagi menjadi 2, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Prosedur penagihan meliputi 4 proses teguran dengan 3 surat teguran dengan jangka waktu 7 hari setiap surat teguran dan penempelan banner hingga mencabut surat izin usaha restoran. BAPENDA juga menerapkan prosedur pemeriksaan lanjutan yang digunakan untuk mengecek data piutang telah tertagih dan tidak dapat tertagih. Piutang yang tidak tertagih akan melalui prosedur kadaluwarsa penagihan yang memiliki tenggat waktu 5 tahun untuk dilakukan penghapusan. raktiknya, penagihan restoran mengalami kendala seperti permasalahan finansial yang dialami wajib pajak dan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah pada usaha restoran yang telah tutup.