Kinerja Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Jember

Abstract

Program publik harus dikelola dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan di Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai arah kebijakan tidak hanya untuk memastikan bantuan tepat sasaran namun juga untuk mengentaskan kemiskinan dengan hasil sasaran berdaya dan sejahtera. Status berdaya dan sejahtera ditunjukkan oleh pelaksanaan PKH pada kegiatan Graduasi mandiri bagi sasaran program dengan status KPM Graduasi Mandiri Sejahtera. Pelaksanaan PKH di Kabupaten Jember berhasil mengraduasi sasaran program sebesar 113 KPM di Tahun 2023. Namun, perolehan tersebut masih belum mencapai target 10% dari total KPM PKH yang harus Graduasi Mandiri Sejahtera yakni sejumlah 9057 KPM. Minimnya angka graduasi Mandiri Sejahtera ini berkaitan dengan kinerja pelaksanaan program, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Jember. Analisis kinerja implementasi dapat menggambarkan keluaran kebijakan dan hasil kebijakan. Untuk menganalisis keluaran kebijakan, konsep yang digunakan ialah kualitas keluaran kebijakan dikembangkan oleh Randall B. Ripley dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015) yang meliputi aspek akses, cakupan, frekuensi, bias, service delivery, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan program dengan kebutuhan. Kemudian, untuk menganalisis hasil kebijakan menggunakan konsep public service value measure outcome oleh Cole dan Parston (2006) meliputi hasil jangka pendek, hasil jangka menengah, dan hasil jangka panjang. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014). Peneliti melakukan beberapa kegiatan seperti pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian kualitatif. Kinerja Implementasi PKH di Kabupaten Jember masih tergolong rendah ditandai dengan beberapa kelemahan. Peneliti menemukan kelemahan dalam proses pelaksanaan program, keluaran program (policy output) dan hasil program (policy outcome). Dalam proses pelaksanaan program, kelemahan terletak pada tahapan pelaksanaan yang tidak terlaksana. Tahapan tersebut diantaranya Verifikasi dan Validasi Data Kepesertaan PKH, Verifikasi Komitmen Kepesertaan PKH, dan Pemutakhiran Data Kepesertaan PKH. Ketiga tahapan kegiatan ini berdampak terhadap kualitas data kepesertaan program, yakni data sasaran tidak layak bantuan sosial. Pendamping Sosial sebagai implementor program memiliki keterbatasan dalam mengakses data pemerlu kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga berdampak terhadap validitas data sasaran KPM PKH. Pelaksanaan Graduasi KPM telah berjalan namun masih belum optimal dalam meraih target jumlah Graduasi Mandiri Sejahtera secara nasional. Rendahnya jumlah Graduasi Mandiri Sejahtera disebabkan oleh kurang adanya supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Dalam dimensi keluaran program (policy output) terdapat kelemahan pada aspek Bias dan aspek Cakupan program. Bias program terjadi dengan kondisi ketidaktepatan sasaran program. Selain itu, cakupan program PKH masih minim dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin yang terdaftar dalam data pemerlu kesejahteraan sosial (DTKS). Kemudian, dalam dimensi policy outcome, aspek hasil jangka panjang belum tercapai ditandai dengan belum siapnya KPM PKH untuk lepas dan mandiri dari bantuan dikarenakan masih membutuhkan bantuan PKH. Motif kebergantuan terhadap bantuan sosial oleh KPM PKH sebagai faktor penghambat pendamping Sosial dalam memenuhi target Graduasi Mandiri Sejahtera secara nasional. Saran yang dapat peneliti sampaikan yakni memperkuat fungsi Pendamping Sosial dalam mengakses DTKS baik dalam validasi data calon peserta dan verifikasi data serta melakukan pemutakhiran data kepesertaan. Kemudian, perlunya mengfungsikan kembali kegiatan verifikasi komitmen pelaksanaan kewajiban peserta PKH untuk menunjang perubahan perilaku peserta PKH. Sehubungan dengan itu, bagi pendamping sosial diharapkan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah desa setempat terkait pelaksanaan Graduasi KPM Berdaya agar mendapatkan dukungan kelancaran kegiatan tersebut. Perlunya membentuk struktur yang secara khusus menangani pelaksanaan Graduasi dalam bentuk supervisi, evaluasi, pembuatan laporan, penyediaan informasi, dan penanganan pengaduan