TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) PG. OLEAN SITUBONDO

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi

terwujudnya pembangunan karena dengan adanya pajak pemerintah dapat membiayai

semua pelaksanaan pembangunan dan dengan pajak diharapkan rakyat dapat

berperan serta secara langsung dalam pembiayaan pembangunan.

Hasil yang diperoleh penulis selam melaksanakan Praktek Kerja Nyata(PKN) ini

adalah PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Olean Situbondo telah melakukan

perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 yang didukung dengan Keputusan Menteri

Keuangan No. 120/KMK.03/2002 dan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep 227/PJ/2002

yaitu dengan tariff 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah tersebut.

PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Olean Situbondo telah melakukan

kewajiban perpajakan dengan baik yang dapat ditunjukkan dari perhitungan pajak

yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini

pemotongan dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Olean

Situbondo setelah itu menyerahkan hasil pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) dan bukti

pemotongan ke bagian perpajakan PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Olean

Situbondo dan dilanjutkan ke bagian keuangan untuk dilakukan penyetoran kepada

Bank persepsi yaitu Bank Mandiri dengan menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP)

yang telah dibuat rangkap lima, setelah itu dilakukan pelaporan kepada Kantor

Pelayanan Pajak Situbondo dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh pasal 4

ayat (2) atas sewa tanah.