Analisis Pembiayaan Kesehatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Melalui Pendekatan District Health Account dan Cost benefit Analysis di kabupaten Lumajang

Abstract

Latar Belakang: Penelitian ini berfokus pada pembiayaan kesehatan dalam pelaksanaan layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Lumajang, Indonesia, selama kurun waktu 2019 hingga 2022. Meskipun SPM Bidang Kesehatan menjadi target kinerja pemerintah daerah, namun kesenjangan dalam akses layanan dan kondisi kesehatan masih terus terjadi di seluruh sektor wilayah yang berbeda. Peningkatan pembiayaan kesehatan belum diimbangi dengan peningkatan pembiayaan layanan SPM Bidang Kesehatan sehingga pencapaian targetnya masih rendah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan kesehatan daerah guna pemenuhan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Lumajang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengintegrasikan pendekatan District Health Accounts (DHA) dan Cost and Benefit Analysis (CBA). Studi ini juga menyelidiki alokasi anggaran untuk berbagai layanan SPM Bidang Kesehatan. Hasil: Temuan penelitian mengungkapkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang Kesehatan cenderung dibawah target. Proporsi pengeluaran terhadap total belanja kesehatan mengalami penurunan. Dana transfer pusat mendominasi sumber pendanaan di Puskesmas. Terjadi kesenjangan antara estimasi kebutuhan dengan realisasi anggaran kesehatan sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan intervensi sasaran program yang terbatas, serta belum terpenuhinya target layanan SPM Bidang Kesehatan. BCR > 1 artinya pembiayaan layanan SPM Bidang Kesehatan memberikan daya ungkit peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kesimpulan: penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mengatasi kesenjangan dalam pembiayaan kesehatan dan akses layanan di Kabupaten Lumajang guna pemenuhan target 100% layanan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Lumajang. Saran: diversifikasi sumber pendanaan, optimalisasi pembiayaan di tingkat Puskesmas, dan evaluasi ulang alokasi anggaran pelayanan kesehatan SPM Bidang Kesehatan.