| dc.description.abstract | Perkembangan pembangunan perumahan di Kabupaten Jember semakin meningkat. Banyak developer perumahan yang membuka lahan kosong untuk dijadikan perumahan baru. Namun, dengan adanya era digitalisasi terbentuklah sistem baru yang dibuat dan diresmikan oleh pemerintah para developer mengalami kesulitan. Persyaratan dan peraturan yang diterapkan juga membuat para pengguna juga perlu menyesuaikan diri. Dengan diterbitkan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam proses penyelenggaraan perizinan bangunan gedung yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu penyesuaian subtansi pada aplikasi Sistem Informasi Menejemen Bangunan Gedung (SIMBG). Direktorat Bina Penataan Bangunan Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR menindak lanjuti peraturan tersebut dengan mngembangkan Sistem Informasi Menejemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG merupakan portal perizinan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifkat Layak Fungsi (SLF) , Surat tanda Bukti hak atas status Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung. Dengan adanya SIMBG diharapkan pembangunan wilayah lebih efektif, lebih tertib, transparan, dan terkoordinasi antar perangkat daerah terkait lebih jelas.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang menghambat keterlambatan pengajuan izin pada developer perumahan di Jember, untuk mengetahui faktor dominan yang menghambat keterlambatan pengajuan izin pada developer perumahan terhadap persyaratan SIMBG, dan untuk mengetahui penyebab kesulitan pada keterlambatan pengajuan izin pada developer perumahan terhadap persyaratan SIMBG.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan mengunakan diagram fishbone. Penelitian ini akan menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam pengajuan perizinan perumahan oleh developer secara deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di perumahan yang berada di Jember pada tahun 2022-2023.
Hasil akhir dari penelitian ini adalah (1) faktor yang menghambat keterlambatan pengajuan izin pada developer perumahan di Jember yaitu, pada PBG, perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, basemen kolom, balok kolom, pelat lantai, dan rangka atap, penutup dan komponen gedung dan lainnya, data penyedia jas perencana konstrusksi badan usaha atau perseorangan, gambar detail struktur, kasus pada sistem, ada kemungkinan tidak terbaca pada data sistem SIMBG, pemohon dianjurkan untuk me review ulang file-file yang perlu di upload, perbaikan dokumen atau dokumen tidak lengkap, kasus pada sistem, ada kemungkinan file gambar tidak terbaca pada data sistem, beberapa pemohon tidak mengupload file, data dikembalikan karena tidak sesuai, dan pemohon salah memasukkan input yang seharusnya pengajuan SLF. Pada SLF, perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, basemen kolom, balok kolom, pelat lantai, dan rangka atap, penutup dan komponen gedung dan lainnya, data penyedia jasa perencana konstrusksi badan usaha atau perseorangan, gambar detail struktur, kasus pada sistem, ada kemungkinan tidak terbaca pada data sistem SIMBG, pemohon dianjurkan untuk me review ulang file-file yang perlu di upload, perbaikan dokumen atau dokumen tidak lengkap, dan data dikembalikan karena tidak sesuai. (2) Faktor dominan yang menghambat keterlambatan pengajuan izin pada developer perumahan terhadap persyaratan SIMBG yaitu pada perizinan jenis PBG yaitu nilai persentase tertinggi pada faktor gambar detail struktur yaitu sebesar 19% dan pada perijinan jenis SLF yaitu nilai persentase tertinggi pada faktor pemohon dianjurkan untuk me-review ulang file-file yang perlu di upload yaitu sebesar 63%. (3) Penyebab kesulitan pada keterlambatan pengajuan izin pada developer perumahan terhadap persyaratan SIMBG pada PBG dan SLF terdapat 3 faktor utama yaitu man, method, dan machine/tools. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Dr. Ir. Anik Ratnaningsih, S.T., M.T. ,
Dr. Ir. Jojok W. Soetjipto, S.T., M.T. | en_US |
