| dc.description.abstract | Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi
manusia. Bagi masyarakat di Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras.
Hal ini dikarenakan preferensi rakyat Indonesia yang mengutamakan beras sebagai
bahan pokok. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 total
konsumsi beras nasional mencapai 29,13 juta ton atau 51 persen dari total konsumi
seluruh bahan pokok di Indonesia pada tahun tersebut.
Besarnya konsumsi beras di Indonesia inilah yang menyebabkan beras
mempunyai pengaruh yang singnifikan dalam menjaga ketahanan pangan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan
pemerintahan, ketahanan pangan merupakan urusan pemerintah yang wajib
dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun
kabupaten/kota.
Sebagai wilayah administratif otonom, Kabupaten Jember memiliki
kewajiban untuk menjaga ketahanan pangan di wilayahnya. Hal ini dilakukan
dengan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Ketahanan pangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010,
Terdapat tujuh indikator yang harus dicapai agar SPM ketahanan pangan terpenuhi.
Salah satunya adalah menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Hal ini menjadi
poin penting bagi kabupaten jember dikarenakan diversifikasi pola konsumsi
masyarakat jember terbilang masih rendah sehingga masih terjadi ketergantungan
yang tinggi terhadap satu komoditas bahan pangan yakni beras (Malik, et al., 2019).
Stabilitas pasokan dan harga beras perlu dijaga dikarenakan masyarakat
menghendaki agar beras tersedia sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.
Program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH), program pasar murah,dan program insdentil merupakan program yang telah dilakukan secara kontinyu
oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Program ini dilakukan dengan mendistribusikan beras berkualitas medium dengan
harga tetap kepada distributor,retail, serta konsumen secara eceran. Namun
program tersebut belum berjalan secara efektif. Berdasarkan Rancangan
RENSTRA Dinas Katahanan Pangan dan Peternakan Kab. Jember 2017-2021,
permasalahan yang mereka hadapi dalam menjaga ketahanan pangan Kabupaten
Jember adalah lemahnya manajemen pembangungan bidang ketahanan pangan
dalam mengantisipasi perubahan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi,
monitoring, dan evaluasi dalam rangka pembangunan ketahanan pangan. Oleh
karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membatu permasalahan
tersebut adalah dengan membuat sistem peramalan harga beras. | en_US |
