| dc.description.abstract | Sebelum memasuki masa reformasi, Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralisasi yaitu pemerintah pusat sebagai pembuat maupun penetap segala bentuk keputusan, kebijakan, dan kewenangan, sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun, pada pelaksanaanya terdapat permasalahan pembangunan. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana setiap daerah memiliki karakteristik maupun potensi yang beragam, sehingga pola pembangunan ekonomi dan hasil yang didapatkan tidak seragam. Maka terjadilah perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi.
Daerah otonomi memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur daerahnya serta dalam hal penyediaan pelayanan publik. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan agar daerah otonom mampu atau mandiri dalam melakukan pembiayaan terkait dengan kegiatan pemerintahan daerah dengan memanfaatkan potensi daerahnya, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Pada pembangunan daerah, keuangan daerah memiliki peranan yang penting, dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana PAD digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan pertumbuhan ekonomi termasuk baik, begitupula dengan kabupaten/kota yang berada di wilayah Jawa Timur. Koridor Utara Selatan merupakan salah satu dari 4 koriodor pembangunan Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun beberapa daerah pada koridor ini menjadi penerima dana perimbangan terbesar.
Penelitian ini bertujuan mengetahui derajat desentralisasi fiskal pada Provinsi Jawa Timur, terutama pada Koridor Utara Selatan dengan menggunakan analisis derajat desentralisasi fiskal. Analisis derajat desentralisasi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk mengetahui besarnya campur tangan pemerintah pusat dan kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Selain itu tujuan dalam penelitian ini juga mengetahui pengaruh dari derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Koridor Utara Selatan dengan menggunakan metode analisis regresi data panel.
Hasil dari analisis derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten/kota yang berada di Koridor Utara Selatan selama periode 2014-2018 masih berada pada kategori kurang dengan rata-rata persentase kurang dari 20,00% setiap tahunnya. Namun, ada beberapa daerah yang masuk pada kategori sedang, cukup, baik, hingga sangat baik dengan persentase lebih dari 20,01%, 30,01%, 40,01% hingga lebih dari 50,00%. Sedangkan hasil dari analisis regresi data panel adalah, fixed effect model merupakan model terbaik pada penelitian. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal memiliki t-statistik sebesar 6,355009 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Sehingga, derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Koridor utara Selatan pada tingkat alfa 5%. Berbeda dengan derajat desentralisasi fiskal, nilai t-statistik pada belanja modal menunjukkan angka negatif yaitu -0,277085 dengan probabilitas 0,1831. Hal ini menunjukkan belanja modal memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat alfa 5%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki nilai t-statistik sebesar 3,180398 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0027, sehingga TPAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. | en_US |
