Browsing by Author "Khoidin"
Now showing items 1-15 of 15
-
Akibat Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kasus PT.First Anugrah Karya Wisata (First Travel) Ditinjau Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 105/PDT.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST)
Rahmadani, Rifki (2018-07-30)Skripsi ini menggambarkan kasus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/PDT.SUS-PKPU/ 2017/ PN. Niaga. JKT. PST dengan pemohon PKPU yang merupakan calon jamaah umroh atas nama Hendarsih, Euis Hilda ria, Ananda Perdana ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Execution of Fiduciary Guarantee Objects
Badawi, Ahmad (2019-08-09)Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan ... -
KEABSAHAN DAN KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DALAM HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN (Studi Putusan Nomor : 1788 K/Pdt/2014)
Putra, Wyega Dwi Cahyono (2017-11-06)Memorandum of Understanding adalah sebagai tempat bertemunya keinginan antara para pihak, yang menandakan garis besar dari tindakan, lebih dari komitmen hukum. Memorandum of Understanding merupakan produk hukum pada ... -
Keabsahan Jual Beli Lelang Dengan Harga Di Bawah Harga Pasar (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2015)
RUSDIANTO, Epafras Edgar (2019-09-05)Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (yang selanjutnya disebut KPKNL) merupakan lembaga yang bergerak di bidang pelelangan yang ada di Indonesia. Tinggi rendahnya harga barang yang dilelang tidak lepas dari penafsiran ... -
Keabsahan Pewarisan Dari Orang Tua Yang Murtad (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/PDT.P/2013/PA.BDG.)
Lazaro, Vito (2018-09-14)Permasalahan tentang kewarisan, pembagian waris sampai penghalang mewaris tidak akan pernah selesai, karena masalah-masalah baru akan terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks. -
Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sengketa Tata Usaha Negara
NOVIANA, Catur Indah (2019-03-29)Perbuatan atau tindakan hukum berupa pendaftaran tanah yang berasal dari pemindahan hak yang berupa jual beli harus didahului dengan pembuatan akta jual beli tanah dan disahkan oleh seorang pejabat yang disebut PPAT. ... -
Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Direksi Menyalahgunakan Kewenangannya Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Nomor: 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)
RAMADHAN, Roby Irham (2019-06-13)Pengurusan perseroan terbatas sepenuhnya dilakukan oleh Direksi, segala tindakan yang dilakukan Direksi semata-mata hanya untuk kepentingan maksud dan tujuan perseroan. Direksi diberikan kewenangan oleh pemegang saham ... -
Kewajiban Saksi Instrumentair Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris
Bastian, Glory (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Eksistensi saksi instrumentair dalam kerangka akta Notaris merupakan salah satu syarat formal bagi autentisitas akta Notaris itu, lazimnya saksi instrumentair atas suatu akta Notaris adalah staf Notaris. Kedudukan staf ... -
PENGGUNAAN KUASA MUTLAK SEBAGAI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
KARTIKA, NILUH OKA DIAN (2017-10-30)Pemberian kuasa mutlak tersebut dalam praktek menjadi suatu klausul dan syarat yang umumnya dicantumkan dalam akta-akta perjanjian yang dibuat oleh para notaris sebagai partai akta, salah satu diantaranya adalah akta ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENGAMBIL ALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR
ROSADI, Elisa (2019-05-23)Kebanyakan orang pada zaman sekarang banyak mengalami perubahan yang direncanakan yang pengaruhnya sangat luas baik di bidang ekonomi maupun sosial. Sehingga dengan begitu pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ( PKWTT ) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA
PRAMITA, YESSI (2018-04-17)Latar belakang penulisan tesis ini adalah berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ) pada permasalahan antara pekerja dan pengusaha yakni dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia. Saat perjanjian kerja waktu ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Atas Permohonan Pailit Oleh Kreditor Ditinjau Dari Asas Kelangsungan Usaha
Pramono, Yudika Adi (2018-11-15)Kreteria Debitor yang dapat menerapkan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan adalah Debitor memiliki prospek yang baik dalam melaksanakan usahanya dengan kata lain Debitor memiliki aset yang lebih banyak dari ... -
Prinsip Kepastian Hukum Pemberian Kuasa Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Secara Lisan
Rizal, Muhammad (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-25)emberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu ... -
Prinsip Piercing the Corporate Veil Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Sistem Perusahaan Grup
Firdaus Syahrul, Ahmad (2018-08-21)Perusahaan grup dikenal juga dengan istilah Holding Company. Perusahaan grup tersebut terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan. -
Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia
Abdullah, Ikhsan (2018-11-14)Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar menyebabkan perubahan pada pola konsumsi masyarakat. Di kota-kota besar yang padat penduduknya telah ...