Browsing by Title

WEWENANG BUPATI JEMBER DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

DEDY PURNOMO (2013-12-05)

Kesehatan bagi masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan suatu negara. Tingkat kesehatan masyarakat yang baik merupakan gambaran suatu keberhasilan dan tingkat kemakmuran suatu negara. Kesehatan masyarakat ...

WEWENANG CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

TOMY ALFIYAN (2014-10-29)

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dan ...

Wewenang Dan Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan the Authority and Efforts of Jember Government to Preserving Cultural Heritage Based on the Laws and Rules

ASIH, Intan Finisia (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum 2020, 2020-01-20)

Dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember terdapat beberapa wewenang yang ada dalam melaksanakan pelestarian, Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan ...

Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Representasi Masyarakat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PERMADI, Kukuh Ridwan (FAKULTAS HUKUM, 2020-11-11)

Wewenang Desa sebagaimana tercantum didalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 antara lain terkait dengan kewenangan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan ...

Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait Usulan Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (md3)

Prakoso, Nor Dwi (2018-08-03)

Pemberhentian Kepala Daerah Oleh DPRD merupakan bentuk konsekuensi Kepala Daerah kepada DPRD dimana Kepala Daerah tidak melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana mestinya. Pada dasarnya dari contoh kasus ...

WEWENANG DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBER DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL JAWA TIMUR

BILAL BIMANTARA (2015-04-02)

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan ...

Wewenang Kepala Daerah dalam Pemungutan Retribusi Pertokoan Berdasarkan Peraturan Daerah Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

RAHMA, Nuroh Nur (Fakultas Hukum, 2022-11-23)

RINGKASAN Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Pertokoan Beradasarkan Peraturan Daerah Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha; Nuroh Nur Rahma; 170710101021; 2022; 107 Halaman; Program ...

Wewenang Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa

Rahman, Sandi Sainur (Fakultas Hukum, 2019-12-19)

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa, yang mana kepala desa tersebut dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Kepala desa didalam menjalankan sistem pemerintahan desa bahwasanya dibantu oleh perangkat desa. ...

Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan Melalui Partisipasi Masyarakat Secara Sukarela

FINAYANTI, Riska Yuniar (2020)

Kepala Desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yakni dengan cara melakukan musyawarah Desa yang melibatkan berbagai elemen, diantaranya Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat/warga. Dalam musyawarah Desa ...

WEWENANG MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA KELUHURAN MARTABAT DAN PERILAKU ANGGOTA DPR RI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD

PRATAMA, RERE (2017-01-31)

Banyaknya wewenang yang didapatkan oleh DPR membuat pentingnya menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku anggota DPR supaya wewenang yang dimiliki oleh DPR bisa digunakan dengan baik dan benar dan tidak disalahgunakan. Untuk ...

Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Ajudikasi Khusus (Analisis Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus)

HUDA, Muh.Aly Akbar (2019-10-10)

Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi Ajudikasi Khusus adalah merupakan wewenang tambahan yang dipegang oleh Ombudsman RI. Hal ini menjadikan konsep kewenangan Ombudsman lebih fleksibel, tidak ...

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015

SHODIQ, Bahtian Fajar (2018-07-04)

dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. pemerintah melakukan pembangunan utamanya dibidang ekonomi dengan cara ...

WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT

WADA, IGAM ARYA (2015-11-28)

Organisasi masyarakat yang biasa disingkat Ormas sudah ada sejak masa pra kemerdekaan dan masa orde baru. Pada masa orde baru negara dituduh ikut campur tangan terhadap ormas untuk menjaga stabilitas rezim politik pada ...

WEWENANG PETUGAS PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENARIKAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

AINON WIRANATA PUTRA (2014-01-22)

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara dalam ketentuan pasal 23A Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan pajak dan pungutan layang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan ...

WEWENANG PETUGAS PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENARIKAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

AINON WIRANATA PUTRA (2013-12-04)

Pajak adalah sumber penerimaan tersebesar Negara dalam ketentuan pasal 23A Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,menyebutkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur ...