| dc.description.abstract | Latar belakang Masalah : penelitian ini berangkat dari gejala masyarakat kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengeksploitasi potensi pasir besi yang ada di wilayahnya, berdasarkan dokumen dan penilaian beberapa investor mempunyai kualitas terbaik dan terluas di Jawa Timur, tetapi mendapat daya perlawanan dan daya penerimaan di masyarakat terdampak.
Permasalahan : Bagaimana pola interaksi para stakeholders dalam memperjuangkan nilai-nilainya dalam proses pemanfaatan tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang; bagaimana pola kebijakan pengelolaan pemanfaatan tambang pasir besi selama ini dipergunakan; dan bagaimana strategi kebijakan yang efektif dan deliberatif yang mampu mengoptimalkan proses pemanfaatan tambang pasir besi di masa depan.
Tujuan : mengidentifikasi dan mendeskripsikan pola interaksi para stakeholders dalam memperjuangkan nilai-nilainya dalam proses pemanfaatan tambang pasir besi.; mendeskripsikan pola kebijakan pengelolaan pemanfaatan tambang pasir besi yang selama ini dipergunakan; mendeskripsikan strategi kebijakan yang efektif dan deliberatif yang mampu mengoptimalkan proses pemanfaatan tambang pasir besi di masa depan.
Metode Penelitian : Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan obyek studi pengelolaan penambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang Jawa Timr.
Hasil Penelitian : penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemanfaatan pasir besi di Kabupaten Lumajang bervariatif, yakni pro dan kontra. Daya terima masyarakat merupakan pencerminan preferensi nilai-nilai mereka dalam memandang kehidupan, tinjauan pada proses interaksi kehidupan sosial yang aktual menemukan bahwa kepentingan publik sebagai cermin aktualisasi preferensi nilai-nilai kehidupan ternyata bervariasi di masing-masing desa, dan cara memperjuangkan juga berbeda. Daya terima masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan penambangan pasir besi dibentuk oleh transparansi dari masing-masing stakeholders, konsistensi tindakan, dan prasangka sosial. Transparansi dan konsistensi tindakan investor mampu membangun kepercayaan dan dapat dimanfatkan sebagai modal proses integrasi melalui proses merajut akomodasi, kerja sama, dan membangun koordinasi. Penelitian yang dilaksanakan tahun 2012 ini belum menemukan proses integrasi pada tahapan assimilasi, jika pada kontra juga belum ditemukan adanya solusi mediasi yang dapat diterima oleh pihak yang kontra.
Kata Kunci : Kebijakan Publik, Kepentingan Publik, Daya Terima Pengelolaan | en_US |
