EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH (Studi Kasus Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Jember)
Abstract
Dalam era Otonorni pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber
pendapatannya secara efektif dan efisien. Salah satu sumber pendapatan
daerah adalah hasil perusahaan daerah (BUMD) selain sumber lain seperti hasil
pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan"
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Peran BUMD sangat penting karena selain sebagai salah satu satu sumber
pendapatan daerah yang strategis .juga harus mampu memberikan multiplayer efect terhadap dinamika ekonomi masyarakat di daerah. Dalam usaha kearah
tersebut maka kinerja BUMD yang baik menjadi sangat penting.
Collections
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBER)
KURNIAWATI, MARIA MAGDALENA HESTI (2016-05-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas ... -
Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember) The Effect of Financial Statements Presentation, Financial Statements Accessibility and Regional Financial Accounting Systems to Transparency and Accountability Regional Financial Management (Study of Jember Sub Department of Local Government)
Magdalena Hesti Kurniawati, Maria (UNEJ PRESS, 2016)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas ... -
HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
BAYU SULISTOMO ADI (2013-12-05)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu lembaga yang terdapat di daerah, lembaga ini merupakan badan legislatif di daerah yang berfungsi mengontrol jalannya pemerintahan di daerah. kedudukan DPRD dalam menjalankan ...