| dc.description.abstract | Kudeta militer pada tanggal 5 Desember 2006 terhadap pemerintahan Perdana
Menteri Laesenia Qarase merupakan kudeta keempat yang terjadi di Fiji. Kudeta
militer tahun 2006 memiliki kecenderungan latar belakang yang berbeda apabila
ditelaah dan dibandingkan dengan kudeta-kudeta sebelumnya yang telah terjadi. Tiga
kudeta sebelum tahun 2006, selalu dilatarbelakangi oleh upaya dominasi dan biasbias
rasialis
etnis
pribumi
Fiji
terhadap
etnis
Indo
Fiji.
Etnis
pribumi
akan
melakukan
menggulingkan
pemerintah yang berkuasa apabila etnis Indo Fiji memenangkan
pemilu dan menguasai pemerintahan. Namun pada kudeta tahun 2006 terjadi hal yang
berbeda. Kudeta oleh militer Fiji dilakukan terhadap pemerintahan yang dikuasai oleh
etnis pribumi Fiji. Selain itu, Perdana Menteri Laesenia Qarase merupakan figur yang
ditunjuk oleh militer sebagai perdana menteri sementara pasca kudeta Geroge Speight
tahun 2000. Apabila ditelusuri, maka kudeta tahun 2006 merupakan ungkapan
kekecewaan militer terhadap pemerintah yang dilatarbelakangi oleh berbagai
peristiwa yang menyebabkan kurang harmonisnya hubungan sipil dan militer.
Kurang harmonisnya hubungan sipil dengan militer, diawali oleh perseteruan
antara elit politik pemerintah dengan Bainamarama. Pada tahun 2001, elit politik di
kabinet pemerintahan Qaras menyatakan keberatan atas hukuman 20 tahun penjara
yang diberikan oleh mahkamah militer terhadap anggota pasukan elit Fiji, dari
kesatuan CRWU (Counter Revolusioner Warfare Unit) yang membangkang perintah
komandannya. Komodor Frank Bainamarama sebagai komandan RFMF
mengomentari ungkapan elit politk di cabinet pemerintahan Qarase sebagai ungkapan
yang tidak pantas, karena ungkapan tersebut sama dengan pernyataan politis yang
mempertanyakan legitimasi keputusan mahkamah militer. Perseteruan pemerintah
dan militer kembali terjadi pada tahun 2003.
Perdana Menteri Qarase mengajukan usulan diadakannya rekonsiliasi antar
etnis di Fiji. Salah satu isi dari usulan tersebut adalah pemberian amnesti kepada para
pelaku kudeta tahun 2000. Usulan Qarase ini mendapat kecaman keras dari
Bainamarama sebagai pejabat tertinggi RFMF, karena maksud dan tujuan utama dari
usulan tersebut adalah upaya membebaskan pelaku kudeta tahun 2000. Sikap dan
komentar Bainamarama yang dianggap sering berseberangan dengan kebijakan
pemerintah, melahirkan berbagai upaya untuk menyingkirkan Bainamarama dari
pucuk pimpinan RFMF, seperti pengalihan tugas Bainamarama menjadi duta besar,
tidak memperpanjang kontrak kerja dan penggantian pimpinan RFMF ketika
Bainamarama sedang mengadakan lawatan ke luar negeri.
Berbagai kebijakan, tindakan dan sikap pemerintah terhadap militer, telah
memicu munculnya persepsi dikalangan militer Fiji, bahwa pemerintah merupakan
ancaman terhadap legitimasi militer sebagai sebuah organisasi yang dapat
menimbulkan diintegritas didalam tubuh militer. Selain itu, keterpurukan ekonomi
Fiji yang kembali terjadi akibat tingginya laju inflasi telah menimbulkan instabilitas
di segala bidang, baik ekonomi, sosial, politik maupun keamanan. Kudeta militer
tahun 2006 memang merupakan tindakan militer yang mengambil paksa
pemerintahan dari tangan sipil. Terleaps dari motif utama kudeta yaitu kekecewaan
militer terhadap pemerintah. Namun perlu disadari, bahwa kudeta dapat terjadi karena
adanya kesempatan militer untuk melakukan kudeta. Keterpurukan ekonomi Fiji
merupakan momentum yang tepat bagi militer, untuk menjadikan keterpurukan
ekonomi sebagai aspek legalitas kudeta dimata rakyat Fiji. | en_US |
