STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor KARTIKA, ENDANG
dc.contributor.advisor ANTIKOWATI
dc.contributor.author FATHONI, AHMAD
dc.date.accessioned 2015-11-04T08:46:24Z
dc.date.available 2015-11-04T08:46:24Z
dc.date.issued 2015-11-04
dc.identifier.other 000710101033
dc.identifier.uri http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64483
dc.description.abstract Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasiI pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Bahwa antara Mahkamah Konstitusi lndonesia dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki banyak kesesuaian antara lain : pengujian peraturan perundang-undangan (Judicial Riview), pemberhentian jabatan (Impeachment), memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terdapat wewenang tambahan yaitu mengenai pengaduan konstitusional, namun pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak memiliki kewenangan mengenai perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA en_US
dc.subject MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN en_US
dc.title STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Pencarian


Browse

My Account

Context