LARANGAN MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BAGI BURUH BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM

Abstract

Skripsi ini berjudul LARANGAN MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BAGI BURUH BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM. Judul tersebut merupakan representasi dari isu hukum sebagai permasalahan, pertama, aspek hukum larangan untuk menjadi calon anggota legislatif bagi buruh yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitannya dengan asas persamaan dimuka hukum (equality before the law). Kedua, aspek hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan sebagai calon anggota legislatif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus menjelang pemilu terutama pemilu anggota legislatif. Dilansir dalam berbagai media tentang buruh BUMN yang dipecat karena mencalonkan diri sebagai caleg. Padahal dalam kapasitasnya sebagai buruh terdapat jaminan konstitusional dalam bentuk persamaan di muka hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah disamping untuk mengetahui aspek hukum larangan untuk menjadi calon anggota legislatif bagi buruh yang bekerja di BUMN dalam kaitannya dengan asas persamaan dimuka hukum (equality before the law), termasuk tentang musabab PHK dalam kaitan menjadi caleg. Tipe penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yakni Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dikaitkan dengan asas maupun peraturan perundang-undangan yang lain termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu model pendekatan dalam bentuk telaah terhadap semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.