Browsing MT-Science of Administration by Title
Now showing items 21-40 of 115
-
FAKTOR-FAKTOR ORGANISASI, SUMBER DAYA, DAN FINANSIAL YANG MEMPENGARUHI KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANYUWANGI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALADAERAHDAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010 DALAM SUDUT PANDANG PERSEPSI PARTAI POLITIK
(2017-01-17)Kebijakan terhadap Pemilukada secara langsung yang ditetapkan di Indonesia dengan landasan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.sebagaimana jawaban atas semangat pemilu secara langsung di semua jenjang kepemimpinan. Dengan ... -
FUNGSI PENGAWASAN DPRD ( Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau )
(2013-12-20)Dengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun, sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam memperjuangkan ... -
FUNGSI PENGAWASAN DPRD ( Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau ) DPRD SUPERVISION FUNCTION (The Study Of Interest Conflic Management Between The Political Parties Interests and Public Interest In The Provincial Parliament Riau)
(2014-01-22)Dengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun, sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam memperjuangkan ... -
FUNGSI PENGAWASAN DPRD (Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau)
(2013-12-18)Dengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun, sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam memperjuangkan ... -
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006
(2014-01-28)Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap masalah (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kebijakan program Pemberantasan buta aksara diprioritaskan oleh pemerintah Kabupaten Jember., (2) Bagaimana konsep dan strategi ... -
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER
(2014-01-29)Terjadinya isu dan permasalahan di seputar pelaksanaan Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase III Tahun 2007 di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, memunculkan dua pertanyaan mendasar, yaitu: 1. Apakah program ... -
IMPLEMENTASI E-MONEV DALAM SISTEM ANGGARAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
(2017-08-04)Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Unit analisis penelitian adalah organisasi KPU Kabupaten Jember pada tahun 2015. Bahan analisis bersumber dari data primer berupa wawancara dengan informan ... -
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi
(2018-11-05)Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Andik Basuki, NIM. 130920101032, Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universita ... -
Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif DI Sdn 3 Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi
(Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2018-07-21)Pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi, telah dilaksanakan melalui beberapa langkah, yaitu: menunjuk sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, pemberdayaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di setiap sekolah, penunjukan ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI LEMBAGA KREDIT MIKRO MASYARAKAT (LKMM)
(2014-01-27)Pengusaha mikro adalah pelaku ekonomi terbesar di Indonesia. Persoalan yang terbesar bagi mereka adalah kesulitan dalam memperoleh akses modal, khususnya dari lembaga-lembaga formal yang ada. Penelitian ini ingin menjawab ... -
Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro melalui Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM)
(2016-01-22)Pengusaha mikro adalah pelaku ekonomi terbesar di Indonesia. Persoalan yang terbesar bagi mereka adalah kesulitan dalam memperoleh akses modal, khususnya dari lembaga-lembaga formal yang ada. Penelitian ini ingin menjawab ... -
Implementasi Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi Di Universitas Jember
(2018-11-14)perguruan tinggi juga membutuhkan marketing dan brand (image building) yang unik dan baik agar bisa diterima dan melekat didalam benak masyarakat. Manajemen marketing yang matang akan menciptakan brand yang mampu mempengaruhi ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEWA BARANG MILIK NEGARA (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Bondowoso)
(2013-12-19)Perubahan cara pandang terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diawali dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 dan dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 yang ... -
Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Smp di Kecamatan Ponorogo
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilnu Politik, 2022-11-16)Pemberlakuan sistem zonasi pada dunia pendidikan di Indonesia adalah salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi adanya ketimpangan pendidikan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui akses pendidikan ... -
Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) Studi di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
(2019-10-09)Pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI-JKN di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember masih memiliki permasalahan yang kompleks, meskipun petugas pendata sudah berupaya penuh, teliti dan serius untuk mendata warganya, akan ... -
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN JEMBER
(2013-12-02)Berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah yang ... -
IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
(2014-01-27)Penelitian tesis ini didasarkan pada Lampiran 1 Kepmendiknas No 44/ U/ 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, mengenai peran dan fungsi dewan pendidikan kabupaten Jember merupakan salah satu bentuk respon ... -
IMPLEMENTASI PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR STANDAR NASIONAL KECAMATAN LUMAJANG
(2013-12-24)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena keberadaan komite sekolah yang diharapkan mampu berperan aktif dan strategis dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Standar Nasional ... -
Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah
(2018-07-26)Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah domain kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat kawasan hutan. -
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO
(2013-12-20)Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan sehingga mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, charity ...