Browsing MT-Science of Administration by Title
Now showing items 33-52 of 115
-
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEWA BARANG MILIK NEGARA (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Bondowoso)
(2013-12-19)Perubahan cara pandang terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diawali dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 dan dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 yang ... -
Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Smp di Kecamatan Ponorogo
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilnu Politik, 2022-11-16)Pemberlakuan sistem zonasi pada dunia pendidikan di Indonesia adalah salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi adanya ketimpangan pendidikan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui akses pendidikan ... -
Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) Studi di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
(2019-10-09)Pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI-JKN di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember masih memiliki permasalahan yang kompleks, meskipun petugas pendata sudah berupaya penuh, teliti dan serius untuk mendata warganya, akan ... -
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN JEMBER
(2013-12-02)Berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah yang ... -
IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
(2014-01-27)Penelitian tesis ini didasarkan pada Lampiran 1 Kepmendiknas No 44/ U/ 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, mengenai peran dan fungsi dewan pendidikan kabupaten Jember merupakan salah satu bentuk respon ... -
IMPLEMENTASI PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR STANDAR NASIONAL KECAMATAN LUMAJANG
(2013-12-24)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena keberadaan komite sekolah yang diharapkan mampu berperan aktif dan strategis dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Standar Nasional ... -
Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah
(2018-07-26)Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah domain kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat kawasan hutan. -
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO
(2013-12-20)Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan sehingga mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, charity ... -
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO
(2013-12-18)Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan sehingga mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, charity ... -
INTERAKSI BIROKRASI PEMERINTAHAN DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN JEMBER
(2014-12-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana interaksi antara birokrasi pemerintahan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini, interaksi ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PROBOLINGGO
(2018-02-12)Kondisi pasar tradisional yang ada di kota Probolinggo dianggap tidak nyaman untuk pedagang dan para konsumen. Fisik bangunan pasar kurang sudah rusak, kurangnya tempat sampah, saluran limbah yang telah tertutup, ... -
Kepemimpinan Inovatif Kepala Daerah untuk Sektor Publik di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Bupati Abdullah Azwar Anas)
(MAGISTER ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMUSOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER, 2020)Kepemimpinan menjadi kunci sukses dalam perkembangan organisasi, baik sektor privat maupun publik (Sudaryono, 2014). Dalam sektor publik, pemimpin, khususnya kepala daerah dituntut untuk mampu berinovasi, sehingga membuat ... -
KEPENDUDUKAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PROBOLINGGO (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)
(2018-04-03)Kebijakan kependudukan sebelum Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Sistem Informasi Manajemen Kependudukan pada Tahun 1996. Kebijakan SIMDUK digunakan untuk mengelola data kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda ... -
Kinerja Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi)
(2018-07-31)Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan ... -
Kinerja Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi)
(2018-07-31)Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan ... -
KONSTRUKSI PENGELOLAAN ASET PENGETAHUAN PADA USAHA PERSEORANGAN “TOWILA BORDIR” DI KOTA PROBOLINGGO
(2015-12-02)Pengetahuan merupakan aset utama pada usaha perseorangan bordir. Gagasan mengenai pengelolaan aset pengetahuan ini merupakan hal baru, masih terbatas penelitian mengenai bagaimana organisasi menciptakan dan memproses ... -
KORELASI KUALITAS PELAYANAN GANGGUAN DAN PASANG BARU DENGAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. PLN (Persero) UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN (UP&J) AMBULU KABUPATEN JEMBER
(2014-02-04)Peningkatan kualitas pelayanan pelanggan yang dilakukan oleh PLN merupakan ekspektasi besar dari masyarakat. Sebagai lembaga publik PLN harus mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah menjadi hak mereka untuk ... -
Korelasi Kualitas Pelayanan Gangguan dan Pasang Baru dengan Tingkat Kepuasan Pelanggan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan (UP&J) Ambulu Kabupaten Jember
(2013-12-18)Peningkatan kualitas pelayanan pelanggan yang dilakukan oleh PLN merupakan ekspektasi besar dari masyarakat. Sebagai lembaga publik PLN harus mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah menjadi hak mereka untuk ... -
KORELASI KUALITAS PELAYANAN GANGGUAN DAN PASANG BARU DENGAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. PLN (Persero) UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN (UP&J) AMBULU KABUPATEN JEMBER
(2013-12-20)Peningkatan kualitas pelayanan pelanggan yang dilakukan oleh PLN merupakan ekspektasi besar dari masyarakat. Sebagai lembaga publik PLN harus mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah menjadi hak mereka untuk ... -
KORELASI MOTIVASI KERJA DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Tulungagung)
(2013-12-19)Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan motivasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungannya dengan prestasi kerja di Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan Prasarana Wilayah ...