Search
Now showing items 51-60 of 76
Pembaruan Dualisme Kompetensi Peradilan dalam Penyelesaian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara
(Fakultas Hukum, 2023-07-05)
Penelitian ini beranjak dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah
dalam Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab
Undang-Undang ...
Prinsip Kemanfaatan Akta Jual Beli Murabahah pada Bank Syariah
(Hukum, 2023-07-13)
Regarding sharia banking, considering Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking Chapter I General Provisions Article 1 number 7 it is emphasized that Islamic Banks are banks which in carrying out their business rely ...
Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Penyitaan Warkah oleh Penyidik
(Fakultas Hukum, 2023-01-26)
Maraknya kasus pidana dalam ranah pertanahan membuat seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah turut terlibat sebagai pejabat umum dengan kewenangan membuat akta tentang perbuatan hukum mengenai hak atas tanah. Meski dalam kasus ...
Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Problematik Dan Penataan Lembaga DPRD
(Fakultas Hukum, 2023-09-26)
DPRD dikatakan sebagai lembaga legislatif daerah karena memiliki
kewenangan membuat peraturan daerah. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa
undang-undang pemerintahan daerah yang pernah berlaku menyebutkan DPRD ...
Hak Politik Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tidak Langsung
(Fakultas Hukum, 2023-01-18)
Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung telah menjadi
perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945. Sebagai wujud
dukungan ...
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Kredit Kepemilikan Rumah Sebelum Perkawinan
(Fakultas Hukum, 2023-09-23)
Pembelian rumah secara KPR sebelum perkawinan dan sisa pembayaran
dilakukan dalam perkawinan akan menjadi masalah ketika terjadi perceraan,
apakah rumah merupakan harta bawaan atau harta bersama. Rumusan masalah
dalam ...
Prinsip Kepastian Hukum dalam Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
(Fakultas Hukum, 2023-06-21)
Ditetapkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Resoratif merupakan suatu terobosan baru bagi penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada tahap ...
Prinsip Keadilan Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Pailit
(Fakultas Hukum, 2023-06-23)
Ketidakselarasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Utang menyebabkan adanya penjatuhan putusan pailit. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris apabila Notaris dijatuhi ...
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bidang Usaha Perjudian dan Pertaruhan
(Fakultas Hukum, 2023-01-18)
Konsideran menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbats menegaskan secara jelas bahwa perekonomian nasional
yang diselenggarakan atas dasar demokrasi, ekonomi dengan prinsip ...
Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi Anak-Anak yang Dilahirkan pada Hubungan Sedarah (Anak Sumbang) (Ditinjau dari hukum waris berdasar KUH Perdata)
(FAKULTAS HUKUM, 2021-03-21)
Permasalahan yang sering terjadi pada masa kini yaitu mengenai hak waris anak dari perkawinan sedarah (insect). Manusia cenderung tidak lagi mentaati norma-norma yang ada di dalam masyarakat, baik norma agama, sosial maupun ...