UT-Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 41-60 of 6048
-
Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Abortus Provocatus Criminalis) (Putusan Nomor: 333/Pid.Sus/2021/PN.Bks)
(Fakultas Hukum, 2023-06-19)Persoalan mengenai pengguguran kandungan merupakan polemik yang kontradiktif dikarenakan pengguguran kandungan tidak hanya terfokuskan pada masalah kesehatan namun dapat juga dilihat dari segi etika moral, agama, dan hukum. ... -
Penyelesaian Secara Mediasi Sengketa Sertifikat Ganda di Kota Medan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan
(Fakultas Hukum, 2024-01-29)Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (selanjutnya disebut dengan PERMEN ATR/BPN No. 21 Tahun 2020) memberikan ... -
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Baja yang tidak mempunyai SNI
(Fakultas Hukum, 2023-07-12)Setiap pelaku usaha tidak mungkin mampu berkembang dan bersaing tanpa bantuan konsumen namun pada praktiknya konsumen sering dirugikan oleh pelaku usaha. Sementara perlindungan hukm terhadap konsumen di Indonesia masih ... -
Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor 20/pid.sus.anak/2020/pn.jmb)
(FAKULTAS HUKUM, 2023-06-19)Skripsi ini menganalisis Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Jmb mengenai tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak berusia 16 tahun terhadap orang dewasa berusia 27 tahun yang terjadi di Bilyard Monalisa, Kota ... -
Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor 400/pid.b/2021/pn.blt)
(Fakultas Hukum, 2023-06-27)Tindak pidana pemerasan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain, perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman kepada orang lain agar supaya memberikan ... -
Analisis Putusan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penadahan (Putusan Nomor 371 K/Pid/2017)
(Fakultas Hukum, 2023-06-27)Perkembangan tindak pidana penadahan marak terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu penadahan sepeda motor. Penegakan hukum yang dilakukan belum efektif karena penjatuhan hukuman tidak memiliki efek jera dan tidak setimpal ... -
Kepastian Hukum Crypto Exchange dalam Transaksi Crypto di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2023-06-21)Kepastian hukum adalah prinsip yang penting dalam menjaga keadilan dan stabilitas dalam lingkungan hukum. Dalam konteks cryptocurrency, kepastian hukum berperan penting dalam mengatur tanggung jawab hukum dari ... -
Status Kekuatan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Garapan Yang Belum Bersertipikat
(Fakultas Hukum, 2023-06-23)Tanah merupakan karunia Tuhan bagi bangsa Indonesia yang oleh negara dikuasai untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Kata tanah sering juga disebut dengan agraria. Pengertian agrarian di dalam UUPA sangat luas sebagaimana ... -
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar Oleh Masyarakat Sekitar Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
(Fakultas Hukum, 2017-06-06)Pembalakan liar yang tak kunjung berkurang mengakibatkan luas hutan Indonesia semakin berkurang. Masalah dalam tindak pidana kehutanan khususnya pembalakan liar merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi ... -
Perubahan Status Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Badan Hukum setelah Diundangkannya Undang Undang Cipta Kerja
(FAKULTAS HUKUM, 2023-07-11)Perubahan Status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Badan Hukum Setelah Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja; Irmy Laras Wahyu Nuraini, 180710101445 ; 2023: 54 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum ... -
Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pilkada
(Fakultas Hukum, 2023-07-07)Pilkada merupakan wadah untuk memprsentasikan keinginan rakyat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota selalu melalui proses yang disebut kampanye. Proses ... -
“Urgensi Pembentukan Panduan Pelayanan Publik Berbasis GEDSI (Gender Equality, Disability, & Social Inclusion) Di Kabupaten Jember
(Fakultas Hukum, 2024-01-31)Pelayanan Publik merupakan konsekuensi “welfare state”. Pelayanan Publik mempunyai asas tidak diskriminatif dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Ombudsman RI telah memberi rapor kuning terhadap pelayanan publik di ... -
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Wisatawan Objek Wisata Waterboom Atas Keamanan dan Keselamatan.
(Fakultas Ilmu Hukum, 2023-05-24)Objek wisata pada sepuluh tahun terakhir yang marak di kunjungi oleh masyarakat, salah satunya ialah objek wisata rekreasi keluarga berbasis wahana air yang biasa disebut waterboom maupun waterpark yang menfasilitasi ... -
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau)
(Fakultas Hukum, 2024-03-05)Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus penganiayaan, anak-anak sebagai pelaku kejahatan anak semakin nekat dan dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan ... -
Perlindungan Hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Anak Korban Retardasi Mental dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual
(Fakultas Hukum, 2023-08-03)Perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap anak korban yang mengalami retardasi mental dalam tindak pidana pelecehan seksual dan fenomena yang sering terjadi saat ini yaitu pelecehan ... -
Perlindungan Hukum Penyebaran Data Pribadi Anak oleh Orang Tua
(Fakultas Hukum, 2024-03-04)Masyarakat Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman yang mengedepankan internet dan teknologi. Terdapat sarana teknologi yang digemari oleh masyarakat salah satunya adalah media sosial. Media sosial memudahkan informasi ... -
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Barang dan/Atau Jasa dengan Sistem Promosi
(Hukum, 2023-06-06)Promosi menjadi salah satu metode untuk meningkatkan penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan telah terbukti dengan minat beli masyarakat yang menjadi meningkat. Terjadi beberapa kasus yang merugikan konsumen dalam ... -
Peran Asosiasi Petani Kopi Kalibaru sebagai Bagian dari MPIG dalam Mewujudkan Perlindungan Indikasi Geografis Banyuwangi
(Fakultas Hukum, 2024-02-07)Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda dari suatu barang atau produk yang mencirikan daerah asal karena faktor geografis seperti alam, manusia, maupun kombinasi keduanya sehingga dapat diberikan perlindungan HKInya ... -
Ultra Petitum Partium Atas Nafkah Iddah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1140/Pdt.G/2023/PA.Jr
(Fakultas Ilmu Hukum, 2023-09-15)Nafkah Iddah terjadi ketika pihak yang mengajukan permintaan meminta Nafkah Iddah yang melebihi ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak permintaan yang berlebihan tersebut dan hanya ... -
Kompetensi Absolut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2017/Pn Rap)
(Fakultas Hukum, 2023-08-21)Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk dalam rangka menyediakan wadah alternatif bagi konsumen yang ingin menggugat pelaku usaha atas dasar kerugian yang dialaminya. Seiring dengan perkembangan peraturan ...