Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 2511-2530 of 6005
-
Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Pemilu Sebagai Aparat Penegak Hukum Non Yustisial
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-07)Suatu hal yang menarik untuk dikaji lagi secara lebih mendalam khususnya mengenai sinergitas antara POLRI dan Satpol PP dalam pengamanan PEMILU. karena sejatinya, Satpol PP merupakan aparat penegak hukum Non Yustisial ... -
Kewenangan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2019-11-27)Tantangan pembangunan nasional kedepan akan banyak diwarnai oleh pentingnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia berkualitas sangat menentukan hari depan bangsa. ... -
KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE
(2014-01-23)Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan setelah putusan arbitrase tersebut berkekuatan hukum tetap dengan disahkan oleh ketua pengadilan negeri dimana arbitrase dilakukan, sedangkan untuk arbitrase internasional di ... -
KLAUSULA ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG JEMBER
(2013-12-25)Lembaga pembiayaan konsumen (consumers finance) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sistem Pembiayaan konsumen ... -
KLAUSULA ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG JEMBER
(2014-01-21)Lembaga pembiayaan konsumen (consumers finance) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sistem Pembiayaan konsumen ... -
KOMBINASI SISTEM PRESIDENSIIL DENGAN SISTEM MULTI PARTAI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
(2014-01-24)Salah satu aspek yang menentukan penyelenggaraan negara adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Sistem pemerintahan menunjuk pada pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara, khususnya ... -
KOMBINASI SISTEM PRESIDENSIIL DENGAN SISTEM MULTI PARTAI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
(2013-12-18)Salah satu aspek yang menentukan penyelenggaraan negara adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Sistem pemerintahan menunjuk pada pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara, khususnya ... -
Komparasi Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektronik Dengan Rokok Konvensional Tembakau Di Indonesia
(2019-09-03)Tanaman tembakau dalam bentuk rokok diperkenalkan oleh Belanda, yang kemudian menyebar pada kalangan bangsawan kerajaan kemudian juga sampai kepada masyarakat. Ditengah perkembangan teknologi yang semakin maju, kini ... -
Kompetensi Absolut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2017/Pn Rap)
(Fakultas Hukum, 2023-08-21)Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk dalam rangka menyediakan wadah alternatif bagi konsumen yang ingin menggugat pelaku usaha atas dasar kerugian yang dialaminya. Seiring dengan perkembangan peraturan ... -
KOMPETENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/Pdt.Sus/2012)
(2014-10-29)Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan memahami kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, untuk menkaji dasar keberatan yang dilakukan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) terhadap putusan ... -
KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA SURAT PERMOHONAN PAILIT ATAS PUTUSAN ARBITRASE YANG BELUM DILAKSANAKAN (Studi Kasus Putusan No. 80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst)
(2015-11-25)Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya menyatakan menolak permohonan pailit yang memuat klausula arbitrase yang diajukan oleh PT. Trakindo terhadap PT. Hotel Sahid dinilai tidak memenuhi tuntutan dari pemohon ... -
Kompetensi Peradilan Militer Dalam Tindak Pidana Penganiayaan
(2019-04-05)Sampai saat ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal melakukan tindak pidana tetap tunduk pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yang menentukan secara khusus tindak pidana yang terdakwanya adalah anggota TNI diadili ... -
KOMPETENSI PTUN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA DI DESA PETUNG KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER (Studi Kasus Perkara PTUN No. 06/G.TUN/2002/PTUN.SBY)
(2017-11-29)Amar pokok putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ialah menyatakan batal sertifikat hak atas tanah Nomor 120/Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. ... -
Kompetisi Pengadilan Negeri Dalam MenetapkanPerkawinan Beda Agama.
(2015-12-12)Agama manapun melarang adanya perkawinan beda agama termasuk dalam undang undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara jelas. -
KOMPUTASI FUNGSI NILAI DlSTORSI DENGAN PEMROGRAMAN GEOMETRIK
(2018-04-17)Dari hasil dan pembahasan diperoleh suatu kesimpulan bahvva perubahan nilai optimum fungsi nilai distorsi banyak disebabkan oleh input D, dengan 0 ≤ D ≤ 1,9805 memberikan nilai optimum fungsi nilai distorsi yang berbeda-beda ... -
KOMPUTASI KAPASITAS SALURAN (CHANNEL CAPACITY) DENGAN PEMROGRAMAN GEOMETRIK DALAM BENTUK KONVEKS SKRIPSI
(2018-04-17)Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan nilai laju informasi maksimum yang dapat dikirimkan melalui saluran digunakan untuk menentukan nilai maksimum kapasitas saluran. Nilai laju informasi maksimum ini dipengaruhi ... -
KOMULASI PEMERIKSAAN PERKARA ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT DI BIDANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)
(2016-01-18)Dalam prakteknya masih banyak ditemukan masyarakat yang melaksanakan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinannya, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki fondasi yang kuat yaitu berupa kepastian hukum. Apabila ... -
Komulasi Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat di Bidang Perkawinan”(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/Pa Jr)
(Fakultas Hukum, 2010-10-29)Dalam prakteknya masih banyak ditemukan masyarakat yang melaksanakan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinannya, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki fondasi yang kuat yaitu berupa kepastian hukum. Apabila ... -
KONDISI MUKA AIR TANAH PADA GALIAN MENGGUNAKAN SUMUR POMPA ( UJI MODEL FISIK )
(2015-12-08)Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah (UU No. 7 2004 tentang Sumber Daya Air). Air tanah mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam menjaga keseimbangan ... -
Konsekuensi hukum yang timbul bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase ( Suatu kajian yuridis atas putusan MA RI No. 1155 K/ PDT/1997
(2016-01-13)Dalam kasus ini proses arbitrase tidak dilaksanakan dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. permasalahan yang dibahas yaitu hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian ...