Browsing MASTER THESES (Koleksi Tesis) by Title
Now showing items 725-744 of 1928
-
KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PENUNTUTAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
(2013-12-24)Kebijakan formulasi ketentuan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebijakan dasar pembentuk UndangUndang (DPR) bersama pemerintah dalam bidang penuntutan yang akan, sedang dan ... -
Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Cybersquatting
(2018-07-31)Era globalisasi sekarang ini telah menyebabkan terjadinya perkembangan di berbagai sektor, salah satunya ialah sektor teknologi. perkembangan yang paling signifikan dalam dunia teknologi ialah hadirnya komputer ... -
Kebijakan Formulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia
(Fakultas Hukum, 2023)Tidak ada mekanisme restitusi atau ganti rugi terhadap korban yang organnya dijual secara melawan hak dan melawan hukum. Baik organ tersebut didapatkan dengan cara membunuh korban, maupun organ tersebut dijual dengan ... -
Kebijakan Formulasikata “Dapat” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Dalam Kaitannya Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
(2019-05-31)Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 salah satunya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ... -
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
(2018-12-04)Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ... -
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Criminal Law Policy and Procurement of Somatic Embryogenesis Coffee Seeds as an Effort to Prevent Corruption)
(2018-07-11)Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ... -
KEBIJAKAN INTEGRAL HUKUM PIDANA DENGAN TECHNO PREVENTION DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN CYBERBULLYING
(2017-10-28)Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan-kejahatan di bidang teknologi informasi atau dapat disebut cybercrime atau computer-related crime yang semakin marak di Indonesia. Cybercrime adalah ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PROBOLINGGO
(2018-02-12)Kondisi pasar tradisional yang ada di kota Probolinggo dianggap tidak nyaman untuk pedagang dan para konsumen. Fisik bangunan pasar kurang sudah rusak, kurangnya tempat sampah, saluran limbah yang telah tertutup, ... -
KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PENYEBAR FAHAM RADIKAL ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME
(2015-04-21)Kejahatan terorisme yang terjadi sampai saat ini merupakan hasil regenerasi sel-sel terorisme yang masih berkembang, meskipun dalam melakukan aksinya dengan cara dan modus yang berbeda. Perbedaan cara pandang terhadap ... -
Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi Di Kabupaten Jember
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2019)Radikalisasi merupakan embrio lahirnya terorisme, radikalisasi merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan membalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan ... -
Kedudukan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat Notaris Terhadap Musnahnya Objek Jaminan
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-09-01)Dengan musnahnya tanah sebagai obyek Hak Tanggungan atau bahkan sekaligus sebagai sumber mata pencaharian maka hal tersebut dapat menyebabkan debitur selaku penerima dana tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk ... -
Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sengketa Tata Usaha Negara
(2019-03-29)Perbuatan atau tindakan hukum berupa pendaftaran tanah yang berasal dari pemindahan hak yang berupa jual beli harus didahului dengan pembuatan akta jual beli tanah dan disahkan oleh seorang pejabat yang disebut PPAT. ... -
KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
(2014-11-11)Sejak berlakunya UU No 12 tahun 2011 sebagai pengganti UU No 10 tahun 2004, perubahan tersebut nampak dari pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang sebelumnya di dalam UU No. 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak lagi di cantumkan di ... -
KEGIATAN KEMITRAAN PADA USAHATANI TUMPANGSARI KOPI DAN KONTRIBUSINYATERHADAP PENDAPATAN KELUARGA PETANI DESA HUTAN DI KAWASAN HUTAN PERUM PERHUTANI UNIT II KPH BONDOWOSO
(2014-01-21)Aktivitas usahatani tumpangsari kopi di lahan hutan dalam kawasan hutan produksi Perum Perhutani Unit II-KPH Bondowoso, selama ini tercatat dapat tumbuh dan berkembang dengan relatif cukup baik. Penelitian ini dilakukan ... -
KEJAHATAN INTERNET BANKING DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
(2014-01-27)esis ini berjudul Kejahatan internet banking dalam perpektif kebijakan hukum pidana. Kejahatan internet banking merupakan bagian dari kejahatan modern yang sudah banyak terjadi dan menimbulkan kerugian yang sangat ... -
KEJAHATAN INTERNET BANKING DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (INTERNET BANKING CRIME IN PENAL POLICY PERSPECTIF)
(2014-01-27)Tesis ini berjudul Kejahatan internet banking dalam perpektif kebijakan hukum pidana. Kejahatan internet banking merupakan bagian dari kejahatan modern yang sudah banyak terjadi dan menimbulkan kerugian yang sangat ... -
Kekuatan Hukum Peraturan Desa dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa
(Fakultas Hukum, 2022-06-27)Kekuatan hukum merupakan suatu keputusan yang sudah sah atau dianggap sudah mutlak, maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum dari suatu ... -
Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Ptsl Yang Dibebani Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bphtb Terutang
(Fakultas Hukum, 2021-07-02)Prinsip Bea perolehan hak atas tanah terutang mengharuskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang dilunasi saat terjadi perolehan hak sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ... -
KELAYAKAN FINANSIAL AGROINDUSTRI KAKAO DI PUSAT PENGOLAHAN KAKAO RAKYAT KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI
(2013-12-20)Penelitian “Kelayakan Finansial dan Strategi Pengembangan Pengolahan Kakao Rakyat Kabupaten Jembrana” secara purposive dilakukan di Desa Nusasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Metode penelitian yang ... -
Kelayakan Finansial Agroindustri Kakao di Pusat Pengolahan Kakao Rakyat Kabupaten Jembrana Provinsi Bali
(2013-12-18)Penelitian “Kelayakan Finansial Agroindustri Kakao di Pusat Pengolahan Kakao Rakyat Kabupaten Jembrana Provinsi Bali” Secara purposive dilakukan di Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Metode penelitian yang digunakan ...