PENYELESAIAN POLITIS DALAM KONFLIK PERBATASAN ANTARA ETIOPIA DAN ERITREA

Abstract

Upaya penyelesaian politis dalam konflik perbatasan antara Etiopia dan Eritrea yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai tahun 2000 telah mengalami kegagalan sehingga konflik tersebut berlanjut hingga saat ini. Kegagalan upaya penyelesaian politis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor yang bersumber dari kedua negara yang bersengketa yaitu Etiopia dan Eritrea. Faktor yang mendorong kegagalan dalam upaya penyelesaian politis dalam konflik perbatasan antara Etiopia dan Eritrea adalah adanya ketidakpatuhan dari negara-negara yang bersengketa dalam pelaksanaan upaya penyelesaian politis sehingga tidak dapat membantu terciptanya suasana kondusif dalam upaya penyelesaian secara persuasif. Ketidakpatuhan ini tercermin dari penolakan Etiopia terhadap hasil keputusan komisi perbatasan atas pembagian wilayah perbatasannya dengan Eritrea. Padahal sebelumnya, Etiopia telah menyetujui bahwa hasil keputusan komisi perbatasan tersebut sebagai hasil akhir dan mengikat seperti yang disepakati dalam artikel 4.15 perjanjian damai komprehensif 12 Desember 2000. Penolakan Etiopia terhadap hasil keputusan komisi perbatasan tersebut juga telah mendorong Eritrea untuk mempertahankan kelangsungan kemerdekaan negaranya melalui pengumuman larangan penerbangan bagi pesawat dan helikopter yang digunakan pasukan penjaga perdamaian untuk melaksanakan mandatnya di wilayah perbatasan kedua negara. Larangan penerbangan yang sebenarnya ditujukan sebagai bentuk protes terhadap masyarakat internasional yang belum melakukan tindakan apapun sebagai upaya untuk menekan dan memaksa Etiopia untuk mematuhi hasil keputusan komisi perbatasan ini malah menjadi salah satu penyebab munculnya jalan buntu dalam proses penyelesaian konflik perbatasan antara kedua negara.