Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Author "ANGGRAINI, RINI"
Now showing items 1-11 of 11
-
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA
MALINY, HIMMA (2016-01-05)PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN TELAH MAMPU MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NEGRA SEHINGGA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL HAL INI TIDAK LEPAS DARI UPAYA-UPAYA KANTOR ... -
IMPLEMENTASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI NANGRO ACEH DARUSSALAM
HERMADI, FAJRI (2015-12-01)Konflik berkepanjangan yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan rakyat Aceh khususnya kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat diselesaikan melalui perundingan damai yang di lakukan di Koenigstedt, sebuah rumah ... -
KAJIAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
WIDAGDO, MEMED SIGID (2016-01-05)URAIAN FAKTA, DASAR HUKUM, DAN DAFTAR PUSTAKA JUGAK TELAH DITUANGKAN DALAM TULISAN INI SEBAGAI BAHAN UNTUK MEMBAHAS PERMASALAHAN SEHINGGA DAPAT DIAMBIL KESIMPULAN BAHWA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGAWASAN ... -
KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN BAWASLUDALAM PELAKSANAAN PILPRES DI BANYUWANGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
ARVIANTO, DANANG MAHALDI (2015-11-30)Penulisan skripsi ini pada dasarnya dlatarbelakangi bahwa dalam struktur Sejarah politik Indonesia kontemporer mencatat sesuai dengan adanya dasardasar hukum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ... -
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
AHMADI (2016-01-26)Kampanye merupakan satu tahapan Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Menurut Peraturan KPU Nomor 15 ... -
KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UMBULREJO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ULFA, MARIA (2015-12-01)Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERHUTANG PAJAK
HERDIANTO, TRIONO BUDI (2015-12-03)Tujuan penulisan yang digunakan agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ... -
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HAIDORI, KHOIRUMAN AHMAD (2016-11-17)Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan ... -
KREDIT MACET DALAM PROGRAM PENYALURAN KREDIT USAHA TANI PADA KOPERASI UNIT DESA DI KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG
AMBARSARI, RINI (2016-01-19)Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perolehan dan pengembalian Kredit Usaha Tani serta upaya penyelesaian yang dilakukan baik oleh koperasi atau KUD atau LSM dan pemerintah di lapangan. -
SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
IRWANTO (2016-01-05)PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN KOMERSIALISASI FLORA HASIL BUDIDAYA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HASIL BUDIDAYA TANAMAN . SEHINGGA DIHARAPKAN TUMBUHNYA PERAN SERTA MASYARAKAT SECARA AKTIF DALAM USAHA PEMANFAATAN SUMBER ... -
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
SINGGIH, WISNU PRAMONO (2015-12-03)Dalam rangka untuk meningkatkan keuangan daerah serta agar dapat melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang diantaranya yaitu melalui perpajakan dan retribusi daerah, dengan menetapkan ...