| dc.description.abstract | Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non
Litigasi Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Permasalahan yang
diangkat dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian perselisihan
secara non litigasi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 telah mencerminkan
nilai-nilai Pancasila dan netralitas pemerintah dalam hubungan industrial serta apakah
Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial merupakan
penyelesaian perselisihan secara Litigasi atau Non litigasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
normatif atau penelitian doktrinal (doctrinal research) dengan pendekatan yuridis/
undang-undang (statute approach). Adapun data yang digunakan dalam menyusun
penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research).
Berdasarkan kajian dan analisa yang telah dilakukan dapat dihasilkan jawaban
dari isu hukum bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non
litigasi dapat menciptakan harmonisasi antara pekerja dengan pengusaha, khususnya
dalam penyelesaian secara bipartit dan mediasi hubungan industrial, akan tetapi
masih belum secara maksimal menjamin netralitas sebagaimana dalam asas-asas
Hubungan Industrial Pancasila karena dari beberapa pasal atau ketentuan yang
terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2004 dominasi pemerintah masih sangat membawa
pengaruh, sehingga dapat mengurangi hakikat musyawarah sebagaimana
diamanatkan dalam asas-asas Hubungan Industrial.
Penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial,
merupakan dan tergolong dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara
litigasi, hal ini terbukti dalam proses dan tahap penyelesaian perselisihan hubungan
industrial walaupun melibatkan lembaga lain yaitu Pengadilan Negeri dimana
Pengadilan Hubungan Industrial tersebut berada, khususnya dalam hal pelaksanaan
keputusannya. Hal ini pula berbeda dengan proses di Pengadilan pada umumnya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1971 dan Undang-Undang
No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kehakiman.
Oleh karenanya melalui rekomendasi ini diharapkan kepada pembentuk
peraturan perundang-undangan agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang No.
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dari
penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi
terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dalam perusahaan serta
melakukan pemberdayaan kepada pekerja/buruh agar mereka dapat memahami
pentingnya advokasi terhadap dirinya pada saat menghadapi perselisihan hubungan
industrial.
...This thesis entitlet Industrial Ralations Disputes Settlement In Non Litigation
Based onn Act No. 2 of 2004. Issues raised in this thesis was to investigate whether
non-litigation dispute resolutionunder the Act No. 2 of 2004 has reflected the
Pancasilas value and government neutrality in industrial relations, also whether the
settlement of Disputes through the Industrial Relation Court is a litigation or nonlitigation.
The
method
used
in
this
study
is
the
methodof
normative
legal
research
or
doctrinal
study
(doctrinal
research)
approach
to
juridical
/
law
(statute
approach).
The
data
used
in
compilling
this
writing
is
obtained
from
the
research
literature
(Library
research).
Based on the study and analysis has been done can be generated answers from
the legal issues that the settlement of industrial disputes in non-litigation can create
harmony between worker and employers, especially in a bipartite settlement
industrial relations, but still not the maximum guarantee of neutrality as the principlethe
principle
of
Pancasila
Industrial
Relations
because
of
several
articles
or
provisions
contained
in
Act
No.
2 of
2004 dominance
of
the
government
is
still
an
influence,
so
as
to
the
deliberation
nature
as
mandated
by
the
principles
of
Industial
Relations.
Settlement of disputes through the Court of Industrial Relations, is in the
settlement of the dispute and belongs to the industrial relations in the litigation,
although in the process of the dispute settlement stage and industrial relations
involving other institutions are still the State Court where the Court of Industrial
Relations, in particular in the implementation of the putusannya thing. It is also
different from the process in court in General as set forth in law No. 14 of 1971 and
law No. 48 of 2009 about the fine points of justice.
Therefore the recommendation is expected to forming legislation to revise the
Act No. 2 of 2004 concerning industrial Relations Disputess Settlement. From this
study also convey to the gouverenment in order to disseminate the laws and
regulations that exist, to supervise the implementation of the employment relationship
between employers and employees in the interprise and empower the eorkers /
laboreso that they can understand the importance of advocacy against him in the face
of disputes Industrial | en_US |
