Browsing by Title
Now showing items 33284-33303 of 87921
-
Kebijakan Ekonomi Jepang Di Blitar Tahun 1942-1945
(UNEJ_PRESS, 2012)Artikel ini membahas tentang kebijakan ekonomi Jepang di Blitar tahun 1942-1945. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kondisi Blitar sebelum masa pendudukan, bagaimana kebijakan Jepang dalam bidang pertanian dan ... -
KEBIJAKAN EKONOMI JEPANG DI BLITAR TAHUN 1942 – 1945
(2016-08-16)Skripsi ini membahas tentang kebijakan ekonomi Jepang di Blitar tahun 1942- 1945. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kondisi Blitar sebelum masa pendudukan, bagaimana kebijakan Jepang dalam bidang pertanian ... -
KEBIJAKAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA
(UNEJ, 2013)Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan haruslah dilakukan melalui proses sistematik, melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan ... -
KEBIJAKAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA
(2013-12-02)Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan Dalam proses pelaksanaannya, mulai dari ... -
KEBIJAKAN FORMULASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(2018-06-22)Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kompleksitas suatu tindak pidana, sehingga diperlukan adanya perlakuan khusus dalam upaya pengungkapan tindak pidana salah satunya dengan menjadikan ... -
Kebijakan Formulasi Euthanasia terhadap Pasien dalam Kondisi Koma Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
(Fakultas Hukum, 2023-01-09)Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang melarang tindakan euthanasia baik secara aktif maupun pasif. Larangan tersebut diberlakukan tanpa terkecuali, berdasarkan ketentuan Pasal 344 KUHP dengan ancaman hukuman ... -
KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PENUNTUTAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
(2014-01-28)Kebijakan formulasi ketentuan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebijakan dasar pembentuk UndangUndang (DPR) bersama pemerintah dalam bidang penuntutan yang akan, sedang dan ... -
KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PENUNTUTAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
(2013-12-24)Kebijakan formulasi ketentuan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebijakan dasar pembentuk UndangUndang (DPR) bersama pemerintah dalam bidang penuntutan yang akan, sedang dan ... -
KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PENUNTUTAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) POLICY FORMULATION PROSECUTION PROVISIONS IN THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRIMINAL CODE)
(2013-12-24)Kebijakan formulasi ketentuan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebijakan dasar pembentuk UndangUndang (DPR) bersama pemerintah dalam bidang penuntutan yang akan, sedang dan ... -
Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Cybersquatting
(2018-07-31)Era globalisasi sekarang ini telah menyebabkan terjadinya perkembangan di berbagai sektor, salah satunya ialah sektor teknologi. perkembangan yang paling signifikan dalam dunia teknologi ialah hadirnya komputer ... -
Kebijakan Formulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia
(Fakultas Hukum, 2023)Tidak ada mekanisme restitusi atau ganti rugi terhadap korban yang organnya dijual secara melawan hak dan melawan hukum. Baik organ tersebut didapatkan dengan cara membunuh korban, maupun organ tersebut dijual dengan ... -
Kebijakan Formulasikata “Dapat” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Dalam Kaitannya Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
(2019-05-31)Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 salah satunya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ... -
KEBIJAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN KORBAN PENGANIAYAAN
(2015-12-02)Kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan belum memadai. Kedudukan korban masih lemah disamping itu hukum pidana positif masih berorentasi pada pelaku ... -
Kebijakan Hukum Pembebasan Tugas Sekretaris Daerah oleh Gubernur (Studi Kasus terhadap Pembebasan Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso oleh Gubernur Jawa Timur)
(Fakultas Hukum, 2021-09-16)Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum mengenai Pemerintahan Daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyangkut nasionalisme dan pembangunan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER (Beberapa Catatan untuk RUU tentang Teknologi Informasi)
(2014-07-08)Perpaduan teknologi informasi, elektronika, komputer, dan telekomunikasi, memungkinkan terbentuknya jaringan telekomunikasi global yang mampu membuat terhubungnya jaringan komputer secara bersamaan di seluruh dunia. ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME
(2014-07-10)Terjadinya peristiwa peledakan di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan raturan manusia tak berdosa, telah mengingatkan kembali pada peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat dengan korban jauh lebih ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME
(2013-07-04)Terjadinya peristiwa peledakan di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan raturan manusia tak berdosa, telah mengingatkan kembali pada peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat dengan korban jauh lebih besar ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE
(2015-11-17)Fenomena judi online sebenarnya merupakan tindak pidana biasa yang sudah diatur dalam KUHP, hanya saja dilakukan di ruang internet sehingga kebijakan hukum pidana dalam formulasinya bisa dikonversikan pada KUHP dengan cara ... -
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
(2018-12-04)Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ... -
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Criminal Law Policy and Procurement of Somatic Embryogenesis Coffee Seeds as an Effort to Prevent Corruption)
(2018-07-11)Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ...