Browsing by Title
Now showing items 12458-12477 of 87876
-
ASPEK HUKUM JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT)
(2014-01-10)Lembaga keuangan perbankan memiliki peran strategis dalam era pembagunan ekonomi. Tujuan perbankan Indonesia dijelaskan dalam Pasal 4 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang ... -
ASPEK HUKUM JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT)
(2014-01-26)Lembaga keuangan perbankan memiliki peran strategis dalam era pembagunan ekonomi. Tujuan perbankan Indonesia dijelaskan dalam Pasal 4 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang ... -
ASPEK HUKUM JANJI YANG MEMBATASI KEWENANGAN PEMBERI HAK TANGGUNGAN UNTUK TIDAK MENYEWAKAN OBJEK HAK TANGGUNGAN (LEGAL ASPECT OF THE PROMISE TO LIMIT THE AUTHORITY OF THE RIGHT DEFENDENTS GRANTOR TO NOT LEASE THE RIGHT DEFENDENTS OBJECT)
(2013-12-02)Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang makna hukum janji-janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), untuk mengetahui dan mengkaji tentang sifat yang melekat pada janji yang membatasi ... -
ASPEK HUKUM JANJIMENJUAL ATAS KEKUASAAN SENDIRI OBYEK HAK TANGGUNGAN APABILA TERJADI WANPRESTASI
(2013-12-18)Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan ... -
ASPEK HUKUM KEBIJAKAN SOCIAL FORESTRY DEPARTEMEN KEHUTANAN DI KAWASAN BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
(2014-01-27)Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus kawasan hutan lindung berdasarkan besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B serta Besluit director van economische ... -
ASPEK HUKUM KEBIJAKAN SOCIAL FORESTRY DEPARTEMEN KEHUTANAN DI KAWASAN BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
(2013-12-25)Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus kawasan hutan lindung berdasarkan besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B serta Besluit director van economische ... -
ASPEK HUKUM KEBIJAKAN SOCIAL FORESTRY DEPARTEMEN KEHUTANAN DI KAWASAN BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
(2014-01-07)Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus kawasan hutan lindung berdasarkan besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B serta Besluit director van economische ... -
ASPEK HUKUM KEBIJAKAN SOCIAL FORESTRY DEPARTEMEN KEHUTANAN DI KAWASAN BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
(2014-01-20)Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus kawasan hutan lindung berdasarkan besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B serta Besluit director van economische ... -
ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN HUNIAN SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI PERBANKAN SYARIAH
(2014-01-22)Produk pembiayaan perbankan syariah yang banyak diminati khususnya oleh masyarakat kalangan menengah kebawah adalah produk turunan dari musyarakah yang tidak lain adalah musyarakah mutanaqisah. Adapun dalam ... -
ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN HUNIAN SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI PERBANKAN SYARIAH
(2013-12-05)Produk pembiayaan perbankan syariah yang banyak diminati khususnya oleh masyarakat kalangan menengah kebawah adalah produk turunan dari musyarakah yang tidak lain adalah musyarakah mutanaqisah. Adapun dalam pembiayaan ... -
ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN TUNGGAL PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(2013-12-04)Kepemilikan Tunggal Perbankan yang dimuat dalam PBI No. 8/16/PBI/2006 merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka menegakkan pilar pertama dan ketiga Arsitektur Perbankan Indonesia. ... -
ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN TUNGGAL PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(2014-01-23)Kepemilikan Tunggal Perbankan yang dimuat dalam PBI No. 8/16/PBI/2006 merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka menegakkan pilar pertama dan ketiga Arsitektur Perbankan Indonesia. ... -
ASPEK HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PERTUKARAN WARKAT ATAU DATA KEUANGAN ELEKTRONIK ANTARA BANK (KLIRING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999
(2017-12-04)Pelaksanaan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank (kliring) merupakan wewenang Bank Indonesia selaku bank sentral Republik Indonesia. Penyelenggaraan kliring merupakan bagian tugas Bank Indonesia untuk ... -
ASPEK HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MENETAPKAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
(2017-11-30)Bank Indonesia disini mempunyal peranan didalam membuat kondisi suatu bank tetap dalam keadaan sehat. Para pengawas bank harus dapat melakukan pekerjaannya dengan benar, teliti serta memahami tugasnya dengan baik. Hal yang ... -
ASPEK HUKUM KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(2013-12-03)Lembaga perbankan merupakan lembaga yang sangat penting peranannya dalam masyarakat, yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit. Bank dalam membuat perjanjian kredit selalu menggunakan perjanjian baku yang di ... -
ASPEK HUKUM LEVERING DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KAYU BUNDAR RIMBA PADA PERUM PERHUTANI JAWA TIMUR
(2016-02-01)Perjanjian Jual Beli Kayu Bundar Rimba Pada Perum Perhutani Jawa Timur“ pada dasarnya adalah untuk memahami pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh Perum Perhutani Jawa Timur pada khususnya kantor KBM Pemasaran. ... -
ASPEK HUKUM MEWARIS DIDASARKAN HIBAH WASIAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (FAROIDH) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(2014-01-27)Demikian pentingnya hibah wasiat sehingga dalam Hukum Islam yaitu dalam Kitab Sucinya (Al-Qur’an: Surat Al-Baqarah ayat 180, 181, 182 dan 240 serta Surat An-Nissa (Q.S. 5: ayat 11 dan 12) menyebut hibah wasiat berulang kali, ... -
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI PT. MATAHARI DEPARTEMEN STORE, Tbk. UNIT KERJA JEMBER
(2013-12-05)Masalah-masalah yang terjadi dalam pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan, dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan ... -
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI PT. MATAHARI DEPARTEMEN STORE, Tbk. UNIT KERJA JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
(2014-01-25)Masalah-masalah yang terjadi dalam pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan, dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan ... -
Aspek Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Secara Sepihak Oleh Pemilik Karena Penyewa Diduga Wanprestasi
(2019-08-08)Hukum perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan.