Analisis Risiko SPBE Menggunakan Peraturan Menteri PAN - RB 5 Tahun 2020 (Studi Kasus : Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Jember - Hendra Hermawan (Fakultas Ilmu Komputer, 2025)
Teknologi digital memainkan peran penting dalam sektor administrasi publik melalui penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang terintegrasi dan meningkatkan mutu serta kinerja pemerintahan. Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018, manajemen SPBE, termasuk manajemen risiko, wajib dilakukan oleh setiap instansi pemerintah untuk mencegah dampak risiko yang dapat menghambat keberlanjutan SPBE. Namun, Kabupaten Jember memiliki indeks SPBE rendah (1,99 dari skala 5,0) pada tahun 2022. Permasalahan seperti kehilangan data pada layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menunjukkan belum diterapkannya manajemen risiko SPBE yang sesuai. Hal ini bertentangan dengan aturan yang berlaku dan menjadi tantangan yang perlu segera ditangani. Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 menyediakan kerangka kerja untuk manajemen risiko SPBE, termasuk langkah-langkah sistematis seperti komunikasi, identifikasi konteks risiko, pencatatan, pemantauan, dan penilaian risiko menggunakan matriks analisis. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi penanganan risiko SPBE bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, guna memastikan penerapan SPBE yang lebih baik dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait penyebab risiko, tingkat potensi risiko, dampak risiko, dan rekomendasi penanganannya. Langkah awal berupa wawancara dengan Unit Pemilik Risiko (UPR) akan membantu menetapkan konteks dan kategori risiko SPBE serta area dampaknya. Penilaian risiko dilakukan dengan menentukan kriteria dan menghitungnya menggunakan matriks analisis risiko. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kesiapan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen risiko SPBE secara terarah dan terencana. Implementasi yang efektif akan mendukung tercapainya tujuan SPBE, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan perlindungan terhadap data dan sistem yang digunakan. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kabupaten Jember diharapkan dapat memperbaiki indeks SPBE-nya, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan.
Reupload file Repositori 2 Februari 2026_Yudi
Keywords: Risiko SPBE; Peraturan Menteri PAN-RB 5 Tahun 2020