Prosedur Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21 pada PT Sembilan Bintang Lestari - Kalila Puspita Hidayat (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2025)
Pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan aspek penting dalam pengelolaan perpajakan perusahaan. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima karyawan tetap, dimana perusahaan sebagai pemotong pajak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan ini membahas tentang pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 di PT Sembilan Bintang Lestari. Penulisan laporan Praktik Kerja Nyata ini bertujuan mengetahui dan memahami bagaimana prosedur pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 di PT Sembilan Bintang Lestari. Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Nyata ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari beberapa sumber yaitu data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung yang diterima. Berdasarkan hasil laporan Praktik Kerja Nyata, PT Sembilan Bintang Lestari telah memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya PPh Pasal 21, dengan benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, terdapat permasalahan yang muncul karena PT Sembilan Bintang Lestari belum menerapkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21, yang menyebabkan proses administrasi perpajakan menjadi lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan.
Reupload file repositori 27 januari 2026_Kurnadi
Keywords: PPh Pasal 21; Tarif Efektif Rata-Rata (TER)