Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia tahun 1916-1921 - Silvia Maretta Sukma (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2026)
Skripsi ini mengkaji kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia antara tahun 1916 dan 1921, periode yang berada di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum dan merupakan bagian dari implementasi Politik Etis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat pribumi dan non-pribumi di Hindia Belanda. Pada periode ini, pemerintah kolonial berupaya memperluas akses pendidikan sebagai bentuk "balas budi" dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja administratif. Namun, sistem pendidikan yang dibangun bersifat gradualistik, dualistik, dan sentralistik, dengan kurikulum yang euro-sentris dan berbahasa Belanda. Pendidikan tinggi, seperti Technische Hoge School (THS) yang didirikan pada tahun 1920, masih sangat terbatas dan elitis. Rumusan Masalah dalam peneliti ini adalah; (1) Bagaimana Kebijakan pendidikan Pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1916-1921?. (2) Bagaimana Dampak Pendidikan Pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1916-1921?. Tujuan Penelitian ini adalah (1) Mengkaji secara mendalam Kebijakan pendidikan Pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1916-1921; (2) Mengkaji secara mendalam Dampak Pendidikan Pemerintahan Kolonial Belanda 1916-1921. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, meliputi heuristik (pengumpulan sumber), kritik (verifikasi sumber), interpretasi (analisis dan sintesis data), dan historiografi (penulisan sejarah). Sumber data primer meliputi laporan umum pendidikan Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-Indië (1916-1919) dan surat kabar sezaman, didukung oleh sumber sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Pendekatan yang digunakan adalah politik pendidikan, dengan teori kebijakan publik William Dunn sebagai kerangka analisis Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti tentang Kebijakan Pendidkan Kolonial Belanda dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Kolonial Belanda adalah pendidikan Untuk non-pribumi, sekolah-sekolah seperti Europeesche Lagere School (ELS), Hollandsch Chineesche School (HCS), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), dan Algemeene Middelbare School (AMS) disediakan dengan standar yang lebih tinggi dan akses yang lebih luas. Sementara itu, untuk pribumi, pendidikan diberikan melalui Hollandsch-Inlandsche School (HIS) untuk kalangan elit, Volksschool (Sekolah Desa), dan Tweede Klasse School (Sekolah Kelas Dua) untuk masyarakat umum, meskipun dengan kualitas dan kesempatan yang lebih rendah. Pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) pada tahun 1918 juga memberikan wadah terbatas bagi aspirasi pribumi terkait pendidikan, meskipun kontrol kebijakan tetap di tangan pemerintah kolonial. Dampak dari kebijakan pendidikan ini adalah peningkatan akses pendidikan yang terbatas bagi pribumi, terutama kalangan elit, serta munculnya dana bantuan pendidikan Studiefonds yang didukung oleh pemerintah dan organisasi nasionalis seperti Budi Utomo dan Jong Java. Namun, sistem ini juga menciptakan diskriminasi dan dualisme pendidikan yang tajam, memisahkan masyarakat berdasarkan ras dan status sosial. Meskipun demikian, diskriminasi ini justru memicu tumbuhnya kesadaran nasionalisme di kalangan pelajar pribumi, yang kelak menjadi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Secara keseluruhan, skripsi ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan kolonial Belanda pada 1916-1921, meskipun bertujuan untuk modernisasi dan kesejahteraan, tetap didominasi oleh kepentingan kolonial dan menghasilkan sistem yang diskriminatif. Namun, secara tidak langsung, kebijakan ini turut melahirkan generasi intelektual yang menjadi fondasi bagi kebangkitan nasional Indonesia.
Reupload file repositori 2 februari 2026_ratna/dea
Keywords: Kebijakan Pendidikan; Kolonial Belanda