Penyelesian Sengketa Batas Wilayah Administratif di Gunung Ijen antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso - Alfinatus Sa'diyah (Fakultas Hukum, 2024)
Di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita mengenal bentuk pemerintahannya terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945) mengenai Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 18A UUDNRI 1945 dijelaskan tentang hubungan wewenang dan keuangan antara pusat dan daerah adalah, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Lantas, mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara setara dan harmonis berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah merupakan tanda peralihan kekuasaan dari pusat ke daerah. Sering terjadi permasalahan sosial di daerah, termasuk permasalahan batas antar daerah, maka penetapan batas daerah harus mengikuti aspek hukum dan teknis daerah, jika tidak dapat dilaksanakan maka dapat mengakibatkan terjadinya sengketa. Otonomi daerah diprakarsai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan data Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri terdapat daerah baru dengan rincian 8 provinsi, 181 kabupaten, 93 kota. Permasalahan mengenai skripsi ini mengenai penyelesaian sengketa batas wilayah administratif di Gunung Ijen antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso dan implikasi yuridis sengketa batas wilayah administratif di Gunung Ijen antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Banyuwangi dan Bondowoso. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan hasil data yang berhubungan denhan penulisan skripsi ini. Pendeketan skripsi yang dilakukan pada skripsi ini adalah pendekatan Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendeketan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum penunjang lainnya. Hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa batas wilayah administratif di Gunung Ijen antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso diseselaikan dengan melalui tiga tahap, yang mana dua tahap pertahap dimediasi oleh Gubernur dan tahap terakhir difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Lantas mengenai implikasi yuridis dari penyelesaian sengketa tersebut menghasilkan kesepekatan antara kedua belah pihak mengenai batas Bondowoso dan Banyuwangi 1/3 (sepertiga) Kawah Ijen masuk Kabupaten Bondowoso dan 2/3 (dua per tiga) Kawah Ijen masuk Kabupaten Banyuwangi. Namun, hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri sendiri belum mengeluarkan surat keputusan mengenai batas wilayah Gunung Ijen meski telah tercapainya kesepakatan. Saran yang dapat diberikan penulis sampaikan dari penelitian skripsi ini adalah membuat regulasi bagi pemerintah sehubungan dengan sengketa wilayah terutama antar kabupaten mengenai kebiajakan penentuan waktu atas penyelesaian sengketa oleh pemerintah dalam negeri ataupun pemerintah daerah agar sengketa atas perbatas wilayah yang berada di Indonesia tidak berlarut-larut. Lantas jika terjadi sengketa yang serupa dengan perebutan Gunung Ijen oleh Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, maka dapat dilakukan dengan langkah arbitase yang mana langkah ini telah disepakati oleh PBB.
Keywords: Batas Wilayah; Gunung Ijen