Kebijakan Food Safety Law China dan Dampaknya Terhadap Ekspor Porang Indonesia - Imel Rosandy Wibi Pangestu (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2025)
Penelitian ini menganalisis kebijakan Food Safety Law China dan dampaknya terhadap ekspor porang Indonesia. FSL diresmikan pertama kali pada tahun 2009 dan direvisi pada tahun 2015 dan 2019. Revisi FSL tahun 2019 menambahkan 86 pasal peraturan pelaksana yang memperketat pengawasan pangan impor di Tiongkok, salah satunya pasal 52 yang menegaskan kewenangan Tiongkok dalam menolak, membatasi, dan menghentikan pangan asing yang dinilai mengandung risiko keamanan pangan. Penerapan revisi FSL ini dimulai pada 1 Desember 2019 dan selanjutnya menyebabkan peningkatan penolakan makanan impor di Tiongkok tahun 2020-2021. Peningkatan penolakan impor ini memiliki arti bahwa revisi FSL secara nyata menghambat arus perdagangan produk asing ke pasar Tiongkok. Sementara itu di Indonesia, porang atau konjac yang merupakan komoditas pertanian super prioritas, sejak tahun 2001 telah menargetkan Tiongkok sebagai pasar ekspor utamanya dan mengirimkan 79% ekspor porangnya ke Tiongkok pada tahun 2020. Tingginya persentase ekspor menuju Tiongkok menunjukkan signifikansi pasar Tiongkok bagi eksportir porang di Indonesia. Namun, dalam alur perdagangan porang ini, revisi FSL muncul sebagai kebijakan yang menghambat kinerja ekspor porang Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa revisi Food Safety Law China mengakibatkan turunnya volume dan nilai ekspor porang nasional pada periode 2020-2021 dan 2021-2022 serta bergesernya tujuan ekspor porang di Indonesia pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur serta uji keabsa
Reupload file repository 5 Maret 2026_Yudi
Keywords: Food Safety Law of China; Porang; Perdagangan Internasional; Ekspor; Kebijakan Non-tarif