Praktek Monopoli Dalam Penentuan Harga Gas Industri DI Area Medan Sumatera (Studi Putusan Kppu Nomor 09/Kppu-L/2016)

Abstract

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, Pertama, Hendaknya semua pihak sebagai pelaku usaha dan yang terkait menghormati putusan yang telah dibuat KPPU dalam memutus perkara praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena putusan tersebut tidak hadir begitu saja dengan cepat, namun membutuhkan proses dan mekanisme penanganan panjang. Apabila tidak puas terhadap putusan KPPU, dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan ke pengadilan negeri. Kedua, Diperlukan lembaga KPPU yang handal, khususnya dalam menangani kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan berwenang mengawasi pelaksanaan Undang Undang tersebut, KPPU dituntut lebih meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugasnya menjadi lebih baik. Lembaga KPPU dituntut untuk tidak terpengaruh oleh pihak manapun termasuk Peresiden yang membentuknya dan mandiri dalam memberikan putusan. Selain hal tersebut, putusan tersebut harus mampu mencerminkan dan mewujudkan jaminan kepastian hukum.