ROSEDUR PELAPORAN BPHTB (KHUSUS TRANSAKSI JUAL BELI) PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Abstract

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak tanah atau bangunan. Objek Pajak BPHTB terdiri dari 2 faktor, yaitu dari pemindahan hak dan pemberian hak baru. Dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis memfokuskan Laporan PKN pada objek pajak dari faktor pemindahan hak, yaitu pemindahan karena transaksi jual beli. Penulis fokus terhadap objek pajak pemindahan hak karena transaksi jual beli karena dari pelaporan BPHTB yang sering diterima oleh DPPKD berasal dari pemindahan hak karena transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli, pihak yang terutang BPHTB adalah pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, yaitu pembeli. Pembeli atau pihak yang memperoleh tanah dan bangunan wajib membayar BPHTB yang terutang agar dapat mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan untuk mengetahui prosedur pelaporan BPHTB (khusus transaksi jual beli) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Banyuwangi. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan 22 Maret 2011 dengan membantu pekerjaan sehari-hari yang berkaitan dengan Penelitian SSB (Surat Setoran BPHTB) khusus transaksi jual beli di kantor Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan BPHTB dari Wajib Pajak kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Banyuwangi sebagian besar adalah dari transaksi jual beli.