Peran Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengefektifkan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Abstract

Penelitian ini didasari oleh permasalahan belum optimalnya BPD dalam menetapkan standar pelaksanaan/perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Belum optimalnya pengawasan BPD dalam pengukuran dalam pembangunan infrastruktur sehingga dirasakan tanpa kontrol. Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting untuk dibenahi pemerintah daerah, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target pembangunan ekonomi demi mencapai khususnya yang ada di pedesaan. Di sisi lain kegiatan pembangunan infrastruktur jalan ini juga mempunyai potensi yang besar untuk menimbulkan dampak lingkungan yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat setempat. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan ini akan terbentuknya pembuatan jalan utama, pembuatan saluran-saluran air dan cabang-cabang jalan sebagai pematokan lahan. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk mewujudkan demokrasi tingkat desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratn Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, disamping itu BPD mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintahan Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui sumber data primer dan sekunder. Teknik dan alat perolehan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan dan metode triangulasi dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) peran BPD di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sangat tidak optimal disebabkan oleh sumber daya anggota BPD sangat rendah khususnya dalam bidang pendidikan dan ketidakaktifan anggota BPD dalam melakukan tugasnya dikarenakan kesibukan pekerjaan pribadi dari anggota masing-masing; (2) sarana dan prasarana tidak memadai (tidak memiliki kantor sendiri).