Penggantian Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Abstract

Terkait berhentinya kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir tersebut, pada prinsipnya perlu ada pergantian kepala desa yang lama sampai habis masa jabatannya melalui mekanisme pergantian antar waktu kepala desa. Sebagaimana kajian dalam penulisan ini yaitu tentang pergantian antar waktu kepala desa di desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Pergantian antar waktu kepala desa tersebut dilakukan karena adanya jabatan kepala desa yang kosong karena kepala desa lama melakukan tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat lagi menjalankan jabatannya karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai adanya mekanisme hukum tentang pergantian antar waktu kepala desa di desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Rumusan masalah dalam hal ini : (1) Bagaimanakah mekanisme pergantian antar waktu kepala desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa ? dan (2) Apakah hambatan dalam rangka pelaksanaan pergantian antar waktu kepala desa ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif