Prosedur Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir DI Tepi Jalan Umum Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Abstract

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa hal-hal yang mendasarkan Undang-Undang ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendorong pemberdayaaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini menempatkan otonomi daerah secara penuh pada daerah Kabupaten dan Kota.