Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin

Abstract

Berangkat dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Adanya hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya dalam perspektif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada hakikatnya adalah dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak. Anak luar kawin dalam perspektif MK adalah anak yang lahir sebagai hasil dari perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun secara agama namun tidak dicatatkan pada pejabat yang bewenang, dapat juga didefinisikan sebagai anak yang lahir dari hasil perkawinan yang hanya memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. 2. Pemaknaan kata 'hubungan keperdataan' dalam Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010 tidaklah sama dengan kata 'hubungan nasab', sebagaimana juga terdapat perbedaan makna antara kata'hubungan darah' dalam Putusan MK dengan 'nasab' dalam konsep hukum Islam. 3. Anak luar kawin (yang dimaknai sebagai anak hasil perkawinan tidak tercatat) mendapat perlindungan hukum yang sama dengan anak sah terkait dengan hak waris dan penentuan kewenangan wali nikah. PutusanMK ini telah sesuai dengan teori maqhashid syariah dan maslahah mursalah, yakni dalam rangka memelihara kebutuhan dasar manusia, berupa hifzh al-din (memelihara agama), hifzh al-nafs (jiwa), hifzh al-aql (akal), hifzh al-nafs/nasl(jiwa/keturunan), dan hifzh al-mal (harta).