Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak

Abstract

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi dengan banyaknya perkawinan beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia. Perkawinan berbeda kewarganegraan antara WNI dengan WNA dapat dikategori sebagai perkawinan campuran, yang sangat dimungkinkan juga perbedaan agama. Setiap Perkawinan memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum tidak hanya antara suami dan istri juga terhadap orang tua maupun anak serta pengaturan mengenai harta perkawinan. Akibat hukum terkait harta perkawinan, menjadikan permasalahan tersendiri bagi calon suami istri, dibutuhkan kesepakatan apakah ada percampuran harta atau pemisahan harta perkawinan. Calon suami istri yang berkeinginan untuk memisahakan harta perkawinan mereka dapat membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Dalam pembuatan Perjanjian perkawinan harus memenuhi norma yang diatur dalam pada pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai suatu konsekuensi perjanjian. Perjanjian perkawinan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila memenuhi kualifikasi pertama tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya atau karena ketidakcakapan untuk membuat suatu perikatan, berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar). Kedua tidak dipenuhinya syarat objektif, suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal, berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig). Kasus perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian serta dikualifikasikan adanya itikad tidak baik dalam pembuatannya, dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel.