Program Leniency Sebagai Upaya Pembongkaran Tindak Kartel Di Indonesia

Abstract

Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar ideal yang dikehendaki oleh sistem ekonomi pasar. Pencegahan penguasaan pasar oleh segelintir pelaku usaha dengan alasan yang tidak dibenarkan mutlak dilakukan. Kartel sebagai salah satu kegiatan yang dilarang di Indonesia menjadi salah satunya. Tidak main-main, kerugian yang diakibatkan oleh tindakkan kartel bukan hanya kerugian materiil tapi juga kerugian yang bersifat non-materiil seperti hilangnya kesempatan pengusaha baru; mengurangi atau bahkan mematikan persaingan, efisiensi hingga inovasi produk. Berlandaskan pada kategori perbuatan rule of reason, maka perlu adanya proses pembuktian sebagai landasan bahwa tindak kartel tersebut benar merugikan pasar dan berujung pada sanksi yang akan diberikan atas tindak kolutif anti persaingan pelaku usaha. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kartel merupakan suatu kasus dengan tingkat pembuktian yang sulit. Dengan perolehan bukti langsung guna pembuktian kartel sangat sulit didapatkan dan benturan pendapat terkait penggunaan alat bukti tidak langsung acap kali membuahkan batalnya putusan KPPU dalam tingkat banding. Banyak negara dan serikat dagang internasional telah berhasil mengusung konsep pembuktian kartel dengan bantuan “orang dalam” yang akrab disebut program leniency. Berkaca dari banyak negara yang telah berhasil menggunakan program leniency dalam upayanya memerangi kartel, maka probabilitas penerapan leniency di Indonesia patut untuk dibahas.