Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/94355
Title: Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Authors: EFENDI, A'an
SOETIJONO, Rachmad
LAILIYA, Siyamul
Keywords: Hukum Administrasi
Izin Usaha
Issue Date: Mar-2019
Series/Report no.: 15071010285;
Abstract: Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi in adalah metode penulisan yuridis normatif yang menerapkan kaidah-kaidah hukum positif, dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum untuk analisan penulis dalam penulisan skripsi ini analis yang digunakan adalah dengan metode analisa deduktif, yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang berasal dari hal yang bersifat umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan memberikan prespektif berdasarkan argumentasi yang dibangun didalam kesimpulan. Pembahasan dalam skripsi ini yaitu yang Pertama, pengawasan terhadap izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang digunakan untuk pengontrolan terhadap para pemegang izin usaha yang izinnya di keluarkan oleh pihak yang berwenan. Kedua, penegakan hukum administarsi terhadap izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang digunakan untuk pengendalian terhadap izin usaha dalam bidang pertambangan agar tidak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini yaitu, pengawasan izin usaha pertambangan berdasarkan UUPPLH bentuk pengawasnya adalah pengendalian dalam bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi. Kedua, pemberian sanksi administrasi berdasarkan UUPPLH didalam izin usaha pertambangan sanksi yang diberikan yaitu berupa, pengehentian produksi sementara, pemindahan sarana produk, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
URI: http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/94355
Appears in Collections:UT-Faculty of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SIYAMUL LAILIYA -150710101285_.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools