Penetapan Daftar Pemilih Oleh Komisi Pemilihan Umum Sebagai Wujud Penguatan Sistem Demokrasi

Abstract

Dalam penelitian ini di gunakan metode penelitian doktrinal atau normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis logika deduksi yang dilakukan melalui pendekatan terhadap peraturan perundang undangan (Statute approach), metode pendekatan Konseptual (Conceptual approach) dan Metode pendekatan (Historical Approach), dengan mengkaji tentang pengertian, serta difinisi, doktrin – doktrin yang telah berkembang di dalam imu pengetahuan hukum tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Bahan Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terkait pembahasan pada penelitian tesis ini secara garis besar memaparkan terkait: Pertama kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai upaya meningkatkan pemilih dan menciptakan Pemilu demokratis. Kedua penetapan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum dapat menguatkan sistem demokrasi di Indonesia.. pertisipasi pemilih atau keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan umum menjadi penting karena sebagai pemenuhan hak sebagai warga negara dalam menyampaikan aspirasi. Hal demkian sama dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dianggab adil apabila hak memilih warga terpenuhi tanpa membeda-bedakan suku, ras, maumpun agama. Sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang utuh dalam menggunakan hak memilih pada penyelenggraan pemilihan umum. Penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksaan pemilu sehingga tercipta pemilu yang demokratis sehingga menjaga nilai-nilai persamaan hakpolitik warga negara harus terus ditingkatkan guna merumuskan suatu konsep yang ideal dalam penetapan DPT dengan tujuan setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.