Sekuritisasi HIU di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Jokowidodo (2014-2018)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keaneragaman hiu mencapai 40% dari total spesies hiu di Dunia.Kondisi hiudi Indonesia mengalami penurunan drastis akibat eksploitasi berlebih yang dilakukan nelayan domestik maupun nelayan asing.Eksploitasi terjadi karena kebutuhan pasar yang tinggi dan hampir pada seluruh bagian hiu memiliki nilai ekonomis.Indonesia bahkan tercatat sebagai pemburu dan eksportir hiu terbesar di Dunia.Penurunan populasi hiu di Indonesia juga diikuti dengan penurunan populasi hiu di Dunia mencapai 70%-90%.Berkurangnya spesies hiu berdampak terhadap ekosistem laut dan kebutuhan hidup manusia yang bersumberdaya laut.Pada masa pemerintahan Jokowi dodo,Indonesia menjadikan penurunan populasi hiu sebagai ancaman bagi.Penelitian ini akan membahas mengenai konservasi maritim melalui sekuritisasi hiu pada masa pemerintahan Joko Widodo. Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstrukvis.Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (library research).Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari koleksi pribadi (buku maupun karya tulis ilmiah), publikasi, report,buku,jurnal,perpustakaan Universitas Jember,situs resmi pemerintah dan organisasi internasional.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sekuritisasi hiu pada masa Joko Widodo berhasil dilakukan walaupun terdapat beberapa kontroversi terhadap kebijakan yang dikeluarkan.Aktor sekuritisasi berhasil meyakinkan masyarakat mengenai ancaman penurunan populasi hiu terhadap referent object berupa Bahari Indonesia.Respon masyarakat dalam mendukung upaya sekuritisasi berupa tindakan spontan mengkampanyekan melalui media sosial maupun secara langsung dilakukan di Restoran,Perhotelan,Rumah Makan dan tempat ramai lainnya yang berpotensi menyuarakan ancaman populasi hiu.Pemerintah melakukan tindakan darurat berupa dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang dikomandoi oleh Menteri Susi Pujiastuti atas instruksi presiden.