Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Tindakan Korupsi (Studi Kasus Putusan PTUN Nomer 19/G/2017/PTUN.MKS)

Abstract

Penggugat merasa dirugikan oleh dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Soppeng karena isinya dianggap bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 terutama dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d dan tidak sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jendral Otonomi Daerah Nomor 356/3876/OTDA maka tindakan tergugat dinyatakan masuk ke dalam kategori bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014.