Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus Pns (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/Pa.Dmk)

Abstract

Sebagaimana diketahui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, memberi ketentuan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan dan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, sanksi pelanggaran terhadap hal tersebut dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.