Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) Studi di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Abstract

Pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI-JKN di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember masih memiliki permasalahan yang kompleks, meskipun petugas pendata sudah berupaya penuh, teliti dan serius untuk mendata warganya, akan tetapi masih saja ada masalah yang sering dihadapi adalah sering ditemukannya data ganda, meninggal, mampu, pindah, tidak diketemukan dan seterusnya, hal ini yang menyebabkan hasil data tidak akurat. Padahal, data tersebut merupakan data hasil pendataan dari beberapa instansi pemerintah dan dibantu oleh tim data yang ada di lapangan dengan melibatkan berbagai unsur, baik itu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang ada, Camat, Kepala Desa hingga sampai kepada tingkat RT dan RW, dan masyarakat. Akan tetapi, data yang diperoleh masih belum benar-benar sesuai dengan harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI-JKN. Dan mengidentifikasi penyebab rendahnya akurasi data yang dihasilkan dalam implementasi verifikasi dan validasi data PBI-JKN di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan (Research and Development).Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumen. Teknik penentuan informan menggunakan metode purposive dan dalam perkembangannya dilakukan metode snowball (bola salju) agar mendapatkan informasi yang lebih akurat. Metode analisis data mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan verifikasi dan validasi data PBI-JKN di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi yang kurang jelas, berubah-ubah dan penyampaian informasi tersebut terhenti pada petugas data saja dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan jumlah sumber daya manusia, anggaran dan peralatan dalam hal pelaksanaan pendataan verifikasi dan validasi data PBI-JKN di tingkat wilayah masih sangat kurang memadai dengan perbandingan beban kerja yang sangat berat. Terjadi penyalahgunaan jabatan karena lemahnya kepemimpinan yang mengakibatkan sikap ego sektoral dan menyebabkan hasil data dari pendataan yang dilakukan tidak tepat sasaran. Adanya ketidakdisiplinan waktu dari pejabat tingkat bawah RT/RW dan Kepala Desa dalam penyetoran data baru atau data perubahan, dan terjadi perbedaan penetapan kriteria penerima manfaat PBI-JKN karena koordinasi dan integrasi data antar instansi dengan para stakeholder belum tercapai. Dengan demikian, melalui proses verifikasi dan validasi data PBI-JKN tersebut maka diharapkan data yang dihasilkan dapat menjangkau masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh jaminan dan pelayanan kebutuhan dasar kesehatannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, verifikasi dan validasi data PBI-JKN di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ini menurut peneliti belum berjalan secara maksimal dan belum cukup berhasil. Hal ini dikarenakan masih ditemui beberapa kekurangan yang menyangkut masalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal yang paling menonjol dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI-JKN ini adalah terletak pada faktor disposisi atau perubahan sikap dan perilaku dari para pelaksana yang berdampak negatif bagi pelaku pelaksana kebijakan tersebut. Ketidakjujuran dalam penyalahgunaan jabatan dirasa menjadi kekuatan tersendiri bagi mereka dalam menentukan siapa saja pihak atau masyarakat yang berhak untuk di data. Penyalahgunaan jabatan karena lemahnya sikap kepemimpinan yang mengakibatkan sikap ego sektoral pada pelaksanaannya sering kali terjadi, yang pada akhirnya berimbas kepada hasil data yang tidak akurat dan tidak tepat sasaran di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.