Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/93306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANTIKOWATI | - |
dc.contributor.advisor | INDRAYATI, Rosita | - |
dc.contributor.author | MABRUROH, Kamilatul | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T02:12:37Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T02:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-10 | - |
dc.identifier.nim | 150710101631 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/93306 | - |
dc.description.abstract | Berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa Pilkada bukan bagian dari rezim Pemilu. Dengan begitu dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang awalnya menjadi wewenang MK dalam mengadili, kini hal tersebut bukan bagian dari kewenangan MK dan di alihkan pada pengadilan khusus yang saat ini masih belum terbentuk. Namun dalam putusannya di jelaskan jika pengadilan khusus tersebut belum terbentuk maka sengketa hasil Pilkada masih di tangani oleh MK. Saat ini pengaturan mengenai pengadilan khusus telah terbentuk yakni dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, untuk itu sangat ugen sekali untuk membentuk badan peradilan khusus Pilkada sebelum terlaksananya Pilkada serentak pada Tahun 2024. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Urgensi Pembentukan Khusus Berwenang | en_US |
dc.title | Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Yang Berwenang Memutuskan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU XI/2013 | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KAMILATUL MABRUROH - 150710101631 sudah.pdf | 675.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools