PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN KARENA ADANYA CACAT KEHENDAK OLEH SALAH SATU PIHAK

Abstract

berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang mengenai pembuatan Perjanjian perkawinan. Bagi calon suami istri yang menginginkan terjadinya pemisahan harta dalam perkawinannya, bisa membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung. Undang-Undang juga menjelaskan bawasannya selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Calon Suami istri bebas dalam menentukan isi perjanjian perkawinan yang mereka buat, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. kedua, Akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian perkawinan tersebut bagi pasangan suami istri yang bersangkutan setelah dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri yakni kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perjanjian tersebut, serta terciptanya persatuan harta bersama diantara suami istri tersebut. Sedangkan harta bawaan akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 UU Perkawinan, yang dimulai sejak saat dikabulkanya pembatalan akta perjanjian perkawinan mereka.